Pemerintah menetapkan target defisit RAPBN 2027 sebesar 2,40 persen terhadap PDB, tetap di bawah batas 3 persen. Sasaran tersebut dipasang ketika belanja negara direncanakan meningkat hingga Rp 4.097,2 triliun.
Untuk menutup selisih anggaran, kebutuhan pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp 671,2 triliun. Nilai itu lebih rendah daripada pembiayaan APBN 2026 yang mencapai Rp 689,1 triliun.
Defisit Turun Saat Anggaran Bertambah
Rancangan anggaran 2027 memperlihatkan perubahan arah pada sejumlah angka utama fiskal. Belanja negara naik, pendapatan negara diproyeksikan bertambah, sementara rasio defisit dan kebutuhan pembiayaan direncanakan menurun.
| Komponen | APBN 2026 | RAPBN 2027 |
|---|---|---|
| Belanja negara | Rp 3.842,7 triliun | Rp 4.097,2 triliun |
| Pendapatan negara | Rp 3.153,6 triliun | Rp 3.426,0 triliun |
| Pembiayaan | Rp 689,1 triliun | Rp 671,2 triliun |
| Defisit terhadap PDB | 2,68 persen | 2,40 persen |
Pendapatan negara diproyeksikan naik menjadi Rp 3.426,0 triliun dari Rp 3.153,6 triliun pada APBN 2026. Kenaikan penerimaan itu menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk meningkatkan belanja tanpa memperlebar defisit.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rancangan tersebut dalam Pengantar atau Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukung. Penyampaian dilakukan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Menurut Prabowo, target defisit tahun depan berada di bawah rencana pembiayaan pada APBN 2026. “Angka defisit ini turun dari rencana pembiayaan di APBN tahun 2026, yaitu Rp 689,1 triliun, dengan defisit 2,68% Produk Domestik Bruto,” ujar Prabowo.
Penguatan Pajak dan Pengawasan Anggaran
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut penerimaan pajak menunjukkan tren yang solid. Pemerintah melihat peluang perbaikan rasio perpajakan bila kinerja tersebut dapat dipertahankan.
“Tax ratio-nya mungkin akan naik bukan 9 persen kayak tadi, mungkin lebih,” kata Purbaya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2026. Ia mengaitkan peluang peningkatan penerimaan itu dengan kinerja pajak dan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
Penertiban rokok ilegal juga masuk dalam strategi pemerintah untuk memperkuat pendapatan negara. Aktivitas yang sebelumnya berlangsung secara ilegal diharapkan dapat masuk ke sistem legal dan memberi tambahan penerimaan.
Meski proyeksi penerimaan dinilai membaik, pemerintah tetap menyiapkan langkah efisiensi jika keadaan ekonomi mengharuskannya. Pemantauan kondisi APBN akan dilakukan setiap bulan untuk mengantisipasi faktor yang dapat mengganggu target fiskal.
Purbaya menegaskan efisiensi dapat ditempuh apabila benar-benar diperlukan. “Kalau kita perlu efisiensi, kita efisiensi. Kalau keadaan memaksa, tapi rasanya enggak,” ujarnya.
Target menjaga defisit APBN di bawah 3 persen menjadi arahan utama dalam penyusunan RAPBN 2027. Keberhasilannya akan bergantung pada pertumbuhan pendapatan, penertiban kegiatan ilegal, serta pengendalian belanja negara secara berkala.
