Kategori kesejahteraan warga akan menjadi salah satu penentu akses terhadap Pertalite bersubsidi dalam kebijakan yang sedang disiapkan pemerintah. Warga yang merasa masuk kategori desil tidak sesuai kondisi ekonomi riil masih dapat mengajukan pembaruan data.
Pengajuan perbaikan dilakukan secara berjenjang melalui operator SIKS-NG di tingkat kelurahan atau desa. Mekanisme ini penting karena pemerintah berencana membatasi pembelian Pertalite bagi kelompok ekonomi yang dinilai mampu.
Data Kesejahteraan Menjadi Acuan
Pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN untuk mengelompokkan masyarakat ke dalam 10 tingkatan desil. Pengelompokan tersebut disiapkan sebagai dasar penyaluran subsidi BBM yang lebih terarah.
Penilaian kesejahteraan tidak hanya mengacu pada jumlah pendapatan. Aset yang dimiliki, kondisi hunian, dan beban tanggungan keluarga turut diperhitungkan dalam klasifikasi warga.
Badan Pusat Statistik, Kementerian Sosial, dan Dukcapil melakukan verifikasi terhadap data tersebut. Hasil verifikasi akan dipakai dalam penyusunan sistem penyaluran subsidi energi.
Kelompok Mampu Menjadi Sasaran Pembatasan
Kelompok desil 9 dan desil 10 direncanakan menjadi sasaran awal pembatasan pembelian Pertalite. Pemerintah memandang kelompok tersebut memiliki kemampuan untuk membeli bahan bakar nonsubsidi.
Rencana itu merupakan penataan penerima bantuan negara, bukan kebijakan kenaikan harga bahan bakar. Pertalite tetap menjadi fokus pengaturan akses agar subsidi lebih banyak diterima kelompok yang berhak.
| Kelompok | Rencana Kebijakan | Dasar Pertimbangan |
|---|---|---|
| Desil 9 | Akses Pertalite akan dibatasi | Dinilai mampu membeli BBM nonsubsidi |
| Desil 10 | Menjadi tahap awal pembatasan | Memiliki kemampuan finansial memadai |
Penerapan Tidak Dilakukan Sekaligus
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pembatasan akan diterapkan secara bertahap. Pemerintah akan memantau dampaknya terhadap perekonomian sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.
Purbaya pada Selasa (12/8/2026) mencontohkan penghentian akses Pertalite bagi desil 10 untuk melihat konsekuensi kebijakan tersebut. Tahap pengujian diperlukan agar pengaturan subsidi dapat dievaluasi secara cermat.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menilai sebagian subsidi masih dinikmati kelompok kaya. Ia menekankan anggaran subsidi bernilai ratusan triliun rupiah perlu diarahkan kepada masyarakat yang menjadi prioritas.
Pembaruan Data Menjadi Jalur Koreksi
Warga yang tidak setuju dengan klasifikasi desilnya dapat memanfaatkan jalur pembaruan data yang tersedia di wilayah tempat tinggal. Perbaikan tersebut dilakukan melalui operator SIKS-NG sebelum data diproses secara berjenjang.
Pemerintah masih mematangkan sistem penyaluran sebelum pembatasan diterapkan secara bertahap. Ketepatan data menjadi unsur penting karena akan memengaruhi penerima manfaat Pertalite bersubsidi.
