Anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 dirancang mencapai Rp820,9 triliun, atau naik Rp100,1 triliun dibandingkan alokasi Rp720,8 triliun pada 2026. Kenaikan tersebut disiapkan untuk mendukung peserta didik, tenaga pendidik, kegiatan operasional, hingga perbaikan fasilitas pendidikan.
Mahasiswa dan siswa dari keluarga kurang mampu menjadi kelompok yang akan memperoleh bantuan langsung. KIP Kuliah disiapkan untuk 1,1 juta mahasiswa, sedangkan Program Indonesia Pintar ditargetkan menjangkau 22,1 juta siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin.
Akses pendidikan hingga jenjang kuliah
Bantuan bagi siswa dan mahasiswa menjadi salah satu jalur pemerintah untuk memperluas akses pendidikan. Sasaran program tidak berhenti pada pembiayaan sekolah, tetapi juga mencakup keberlanjutan pendidikan ke perguruan tinggi.
Di jenjang pendidikan dasar dan menengah, Dana BOS direncanakan bagi 54,2 juta siswa. Sementara itu, BOP PAUD akan menjangkau 6,3 juta peserta didik pada layanan pendidikan anak usia dini.
| Program | Penerima | Target |
|---|---|---|
| Program Indonesia Pintar | Siswa miskin dan rentan miskin | 22,1 juta siswa |
| KIP Kuliah | Mahasiswa kurang mampu | 1,1 juta mahasiswa |
| Dana BOS | Siswa | 54,2 juta siswa |
| BOP PAUD | Peserta didik PAUD | 6,3 juta peserta didik |
Belanja pendidikan 2027 juga memuat dukungan untuk guru. Pemerintah mengalokasikan Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp2 juta per bulan bagi 1,3 juta guru non-ASN.
Tunjangan Profesi Guru turut diberikan kepada 1,7 juta guru ASN di daerah. Tambahan penghasilan juga disiapkan untuk 20,7 ribu guru ASN di daerah.
Bangunan sekolah turut menjadi sasaran
Selain dukungan kepada individu, pemerintah menganggarkan renovasi bagi 12.215 satuan pendidikan, termasuk sekolah dan madrasah. Rencana tersebut mencakup pembenahan fasilitas pendidikan di berbagai wilayah Indonesia.
Pemerintah juga akan membangun tujuh Sekolah Unggul Garuda dan 100 Sekolah Rakyat. Sebanyak 166 Sekolah Rakyat disiapkan untuk memperoleh dukungan operasional.
Program Makan Bergizi Gratis masuk dalam rancangan anggaran 2027 dengan target 60,6 juta penerima manfaat. Program ini berjalan bersama kebijakan pendidikan lain yang menyasar kebutuhan peserta didik.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan arah belanja pendidikan itu dalam konferensi pers RAPBN 2027 dan Nota Keuangan di Jakarta pada Jumat, 14 Agustus 2026. Menurutnya, dana tersebut digunakan untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan mutu pendidikan secara lebih merata.
“Sesuai dengan UUD 1945, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional,” kata Purbaya. Ketentuan tersebut menjadi dasar pemerintah untuk tetap menempatkan pendidikan sebagai prioritas minimum dalam APBN.
Rencana alokasi Rp820,9 triliun menunjukkan bahwa penerima manfaat tidak terbatas pada pelajar yang memperoleh bantuan tunai. Dana itu juga mengalir ke kampus melalui bantuan mahasiswa, ke sekolah melalui dana operasional dan renovasi, serta kepada guru melalui tunjangan dan tambahan penghasilan.
