Pemerintah mengalokasikan Rp195,3 triliun untuk ketahanan pangan dalam RAPBN 2027. Dana tersebut diarahkan bukan hanya untuk produksi, tetapi juga perlindungan usaha, pembiayaan, dan peningkatan kesejahteraan petani serta nelayan.
Nilai alokasi 2027 naik 2,3 persen dari proyeksi kebutuhan 2026 sebesar Rp190,9 triliun. Kenaikan belanja itu menjadi salah satu penopang agenda swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto.
Perhatian terhadap pelaku sektor pangan tercermin dalam sejumlah indikator kesejahteraan pada Juni 2026. Nilai Tukar Petani mencapai 127,65 atau tumbuh 4,87 persen dibandingkan Juni 2025.
Nilai Tukar Nelayan pada periode sama meningkat 5,89 persen menjadi 107,47. Pemerintah menempatkan perbaikan kesejahteraan kedua kelompok ini sebagai salah satu sasaran kebijakan ketahanan pangan 2027.
Program dari Lahan hingga Perikanan
Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2027 memuat pembangunan kawasan swasembada pangan dalam daftar program yang akan dibiayai. Pemerintah juga menyiapkan program pergaraman nasional, kampung nelayan merah putih, dan pengadaan kapal ikan modern.
Anggaran turut ditujukan untuk memperluas akses pembiayaan serta permodalan bagi pelaku usaha. Perlindungan usaha pertanian dan perikanan dimasukkan bersamaan dengan agenda peningkatan produktivitas lahan.
Kebijakan 2027 dibangun atas lima pilar yang saling berkaitan. Pemerintah membidik pasokan dan harga yang lebih stabil, sembari memperkuat kedaulatan pangan secara bertahap dan menyiapkan respons terhadap perubahan iklim.
Subsidi Pupuk Menjadi Komponen Besar
Subsidi pupuk menyerap Rp48,24 triliun dari anggaran ketahanan pangan 2027. Angka itu lebih tinggi 2,9 persen dibandingkan proyeksi penggunaan pada 2026 yang senilai Rp46,87 triliun.
Posisi subsidi pupuk sebagai salah satu komponen belanja terbesar menunjukkan fokus pemerintah terhadap kebutuhan produksi pertanian. Pembiayaan program kawasan swasembada dan perlindungan usaha melengkapi arah dukungan tersebut.
| Komponen | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| Anggaran ketahanan pangan | Rp190,9 triliun | Rp195,3 triliun |
| Subsidi pupuk | Rp46,87 triliun | Rp48,24 triliun |
Anggaran Naik, Produksi Turut Bertambah
Catatan anggaran ketahanan pangan menunjukkan kenaikan kuat sejak 2022, meski nominalnya sempat turun pada 2025. Realisasi historis bergerak dari Rp88,8 triliun pada 2022 menjadi Rp115,1 triliun pada 2023 dan Rp159,5 triliun pada 2024.
Pada 2025, anggaran tercatat Rp143,0 triliun sebelum proyeksi kebutuhan 2026 meningkat menjadi Rp190,9 triliun. Alokasi Rp195,3 triliun pada 2027 kemudian menjadi nilai tertinggi dalam periode yang dicatat.
| Indikator Produksi | 2022 | 2025 |
|---|---|---|
| Produktivitas padi | 52,38 ku/ha | 53,18 ku/ha |
| Produktivitas jagung | 57,08 ku/ha | 57,74 ku/ha |
| Daging ayam ras pedaging | 3,77 juta ton | 4,17 juta ton |
| Telur ayam petelur | 5,57 juta ton | 6,41 juta ton |
Data Badan Pusat Statistik mencatat produktivitas padi naik dari 52,38 kuintal per hektare pada 2022 menjadi 53,18 kuintal per hektare pada 2025. Produktivitas jagung juga meningkat dari 57,08 kuintal per hektare menjadi 57,74 kuintal per hektare.
Di subsektor peternakan, produksi daging ayam ras pedaging bertambah dari 3,77 juta ton menjadi 4,17 juta ton. Produksi telur ayam petelur naik dari 5,57 juta ton pada 2022 menjadi 6,41 juta ton pada 2025.
Alokasi 2027 menggabungkan dukungan produksi, sarana perikanan, pembiayaan usaha, dan subsidi pupuk dalam satu kerangka ketahanan pangan. Penggunaan dana tersebut diarahkan untuk menjaga pasokan pangan sekaligus memperkuat peran petani dan nelayan.
