Pembayaran kupon SBN, bunga pinjaman, dan biaya pengelolaan utang menyerap alokasi Rp650,3 triliun dalam RAPBN 2027. Angka tersebut meningkat 11,7 persen dibandingkan outlook pembayaran bunga utang pada 2026.
Besarnya kenaikan menjadi perhatian karena alokasi itu telah melampaui beberapa pos belanja penting. Anggaran perlindungan sosial, belanja modal, dan bantuan sosial berada di bawah nilai pembayaran bunga utang.
Bunga Utang Mengungguli Belanja Lain
| Komponen RAPBN 2027 | Nilai |
|---|---|
| Pembayaran bunga utang | Rp650,3 triliun |
| Perlindungan sosial | Rp548,9 triliun |
| Belanja modal | Rp295,2 triliun |
| Bantuan sosial | Rp151,48 triliun |
Alokasi perlindungan sosial dalam rancangan anggaran tercatat Rp548,9 triliun. Sementara belanja modal mencapai Rp295,2 triliun dan bantuan sosial sebesar Rp151,48 triliun.
Fraksi PDI Perjuangan menilai perbandingan ini menguatkan kebutuhan akan APBN yang lebih berimbang. Sorotan itu disampaikan dalam rapat paripurna di Gedung DPR pada Selasa, 18 Agustus 2026.
Anggota DPR Budi Sulistyono menyatakan beban bunga utang telah melampaui berbagai kebutuhan belanja negara. Ia juga menyebut nilai tersebut lebih besar daripada anggaran subsidi, belanja pegawai, dan sejumlah pos belanja lainnya.
“Besarnya beban bunga utang ini semakin menegaskan urgensi penyusunan APBN yang berimbang untuk mengurangi belanja pembayaran bunga utang di masa yang akan datang,” tutur Budi. Menurutnya, komposisi belanja perlu diperhatikan agar pembayaran bunga tidak semakin membesar pada tahun berikutnya.
Porsi Utang Dalam Negeri Paling Besar
Alokasi bunga utang dalam negeri mencapai Rp589,6 triliun dari total Rp650,3 triliun. Pembayaran bunga utang luar negeri ditetapkan sebesar Rp60,63 triliun.
| Jenis Utang | Alokasi Bunga |
|---|---|
| Dalam negeri | Rp589,6 triliun |
| Luar negeri | Rp60,63 triliun |
Pembayaran kewajiban utang diperlukan untuk menjaga kredibilitas dan akuntabilitas keuangan negara. Meski demikian, besarnya porsi tersebut mendorong perhatian terhadap pengelolaan risiko fiskal.
Efisiensi Portofolio Jadi Strategi
Buku 2 Nota Keuangan RAPBN 2027 memuat rencana efisiensi portofolio utang untuk menekan beban pembayaran. Pemerintah juga menargetkan pengadaan utang baru yang terukur.
Pendalaman pasar keuangan domestik menjadi langkah lain yang disiapkan pemerintah. Kebijakan tersebut disebut sebagai bagian dari mitigasi risiko nilai tukar.
Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan agar kebijakan fiskal tidak membebani generasi mendatang secara tidak adil. “Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang,” kata Puan.
