Tiga bendungan di Nusa Tenggara Timur dilaporkan dalam kondisi fisik awal yang baik setelah gempa bumi. Di saat yang sama, pemerintah masih menangani 12 titik longsor yang mengganggu akses jalan di sejumlah wilayah.
Kontras antara kondisi bendungan dan terputusnya jalur darat membuat pemulihan infrastruktur dilakukan pada beberapa sektor sekaligus. Pemerintah memusatkan perhatian pada konektivitas, air bersih, irigasi, serta pasokan air minum bagi masyarakat terdampak.
Kondisi Infrastruktur Air Dipantau
Pemeriksaan awal dilakukan terhadap Bendungan Napungete, Waerita, dan Mbay. Pemerintah melaporkan kondisi fisik awal ketiga bendungan tersebut baik setelah gempa.
Pemantauan tetap dilakukan pada infrastruktur sumber daya air lainnya. Kerusakan ringan tercatat pada Daerah Irigasi Wae Laku di Manggarai Timur.
Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II menyiagakan drilling rig dan truck crane untuk mendukung percepatan perbaikan. Dukungan peralatan itu disiapkan sejalan dengan penanganan sistem penyediaan air minum.
SPAM Waemese di Labuan Bajo juga menjadi bagian dari penanganan pemerintah. Langkah tersebut ditujukan untuk memulihkan pasokan air minum bagi warga.
Akses Jalan Dibuka dengan Alat Berat
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT melakukan pembersihan material pada 12 titik longsor. Loader dan excavator dikerahkan agar jalan tetap dapat digunakan oleh petugas, kendaraan bantuan, dan masyarakat.
| Ruas Terdampak | Jumlah Titik Longsor | Penanganan |
|---|---|---|
| Ruteng-KM 210 | 3 titik | Pembersihan material longsor |
| KM 210-Batas Kabupaten Manggarai | 1 titik | Pembersihan material longsor |
| Aegela-Batas Kota Ende | 8 titik | Pembersihan material longsor |
Delapan titik longsor berada di ruas Aegela-Batas Kota Ende. Tiga titik lainnya terdapat di ruas Ruteng-KM 210, sedangkan satu titik berada di ruas KM 210-Batas Kabupaten Manggarai.
Pembersihan dilakukan di tengah kewaspadaan terhadap kemungkinan gempa susulan. Jalur yang terbuka dinilai penting untuk menjaga kelancaran logistik dan mobilitas di wilayah terdampak.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono telah menginstruksikan Kementerian Pekerjaan Umum mengerahkan seluruh sumber daya di lapangan. Penanganan diarahkan untuk membuka kembali akses yang terdampak dan menjaga konektivitas antardaerah.
“Konektivitas adalah prioritas, karena tanpa akses, bantuan tidak akan sampai. Karena itu, jalan yang terdampak harus segera ditangani agar mobilitas petugas, bantuan logistik, dan masyarakat tetap dapat berlangsung,” kata AHY.
Bantuan dan Rekonstruksi Menjadi Tahap Berikutnya
Pemerintah menilai kerusakan infrastruktur tidak boleh memperberat kondisi masyarakat terdampak. AHY menegaskan pemulihan akses dan layanan dasar harus dilakukan secepat mungkin agar penanganan darurat tidak tersendat.
Penyaluran puluhan ribu paket sembako dari Bantuan Presiden terus berjalan. Pemerintah juga memverifikasi kerusakan bangunan warga dan fasilitas publik untuk menentukan penanganan pada fase pascabencana.
Setelah masa darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur terdampak akan disiapkan. Pembangunan kembali diarahkan agar menghasilkan infrastruktur yang lebih kuat dan lebih tahan terhadap gempa.
