Pengibaran bendera Amerika Serikat di Puerto Rico setelah gencatan senjata dengan Spanyol menjadi penegasan perubahan kekuasaan yang besar. Bagi pulau tersebut, momen itu menandai awal penataan ulang pemerintahan, kewarganegaraan, serta identitas politik.
Pasukan AS akhirnya menguasai Puerto Rico pada pertengahan Agustus 1898 setelah pendaratan pada 25 Juli. Perlawanan dalam operasi itu terbatas, tetapi dampak politiknya berlangsung jauh lebih lama daripada kampanye militernya.
Jenderal Nelson A. Miles memimpin invasi Amerika Serikat ketika Perang Spanyol-Amerika berlangsung. History.com, sebagaimana dikutip Liputan6, mencatat tujuh orang tewas sebelum AS menguasai wilayah Puerto Rico.
Puerto Rico ketika itu masih menjadi salah satu dari dua wilayah kekuasaan Spanyol di Karibia. Dengan panjang sekitar 177 kilometer, lebar 56,3 kilometer, dan penduduk sekitar satu juta jiwa, pulau tersebut menjadi bagian penting dari perubahan peta kekuasaan regional.
Dari perang menuju pengalihan resmi
Penguasaan AS tidak berhenti pada pendaratan dan pengibaran bendera. Perjanjian Paris yang ditandatangani pada Desember secara resmi menyerahkan Puerto Rico kepada Amerika Serikat.
Perjanjian itu juga mengakhiri Perang Spanyol-Amerika. Sejak saat tersebut, Puerto Rico memasuki masa pemerintahan baru di bawah pengaruh langsung AS.
| Periode | Peristiwa | Perubahan yang Terjadi |
|---|---|---|
| 25 Juli 1898 | Invasi pasukan AS | Awal pengakhiran kekuasaan Spanyol |
| Pertengahan Agustus 1898 | AS menguasai Puerto Rico | Kedaulatan baru ditegaskan |
| Desember 1898 | Perjanjian Paris ditandatangani | Penyerahan kepada AS menjadi resmi |
| 25 Juli 1952 | Konstitusi Puerto Rico diadopsi | Status otonom ditandai |
Kebijakan asimilasi dan respons politik
Pemerintah AS menjalankan upaya Amerikanisasi dalam tiga tahun pertama kepemimpinannya di Puerto Rico. Arah kebijakan itu menunjukkan bahwa pengambilalihan wilayah juga menyasar kehidupan sosial penduduk.
Pada 1917, warga Puerto Rico memperoleh kewarganegaraan Amerika Serikat penuh. Pemerintah AS juga sempat mempertimbangkan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi pulau tersebut.
Langkah-langkah itu tidak diterima tanpa keberatan politik. Pada 1930, gerakan nasional yang dipimpin Partai Demokratik Rakyat meraih dukungan besar di seluruh Puerto Rico.
Dukungan terhadap gerakan tersebut menggagalkan usaha asimilasi yang dilakukan AS. Penolakan itu memperlihatkan adanya keinginan kuat untuk mempertahankan identitas dan ruang politik lokal.
Ruang pemerintahan sendiri
Perkembangan berikutnya terjadi pada 1948, ketika penduduk Puerto Rico memperoleh hak memilih gubernur sendiri. Kebijakan itu memberi warga peran lebih langsung dalam memilih pemimpin pemerintahan lokal.
Empat tahun kemudian, Kongres AS menyetujui konstitusi baru Puerto Rico. Konstitusi itu kemudian diadopsi pada 25 Juli 1952, tepat pada peringatan ke-54 invasi AS.
Adopsi konstitusi menandai status Puerto Rico sebagai wilayah otonom dalam hubungannya dengan Amerika Serikat. Warganya tetap memegang kewarganegaraan AS, sementara perubahan sejak 1898 terus membentuk perdebatan mengenai pemerintahan dan identitas pulau tersebut.
