Target nol persen kemiskinan ekstrem bergantung pada kemampuan pemerintah menemukan keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan. Presiden Prabowo Subianto menilai data yang akurat dapat menentukan apakah jaring sosial menjangkau warga miskin atau justru salah sasaran.
Pemerintah karena itu menghubungkan data kependudukan dengan informasi pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, dan penerima bantuan. Integrasi tersebut diharapkan membuat keluarga miskin tidak terlewat hanya karena hambatan administrasi atau data yang usang.
Prabowo menyampaikan pandangan tersebut dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026). Ia menegaskan bahwa ketelitian sistem akan membuat target penghapusan kemiskinan ekstrem semakin mungkin dicapai.
“Kalau sistem kita akurat, target 0 persen kemiskinan ekstrem menjadi jauh lebih mungkin kita capai,” ujar Prabowo. Pemerintah juga ingin menghentikan praktik warga memasukkan data yang sama berulang kali saat mengakses layanan bantuan.
Perluasan Sistem Digital
Percepatan digitalisasi bantuan sosial telah berjalan di 43 kabupaten dan kota yang berada di 26 provinsi. CNBC Indonesia melaporkan sekitar 1 juta keluarga telah terdaftar dari target keseluruhan 12,5 juta keluarga.
Proses baru ditargetkan tidak membebani masyarakat dengan biaya administrasi. Prabowo menyebut pengurusan dokumen dan pendaftaran bantuan sebelumnya dapat menelan biaya hingga Rp150 ribu.
Menurut Prabowo, masyarakat tidak seharusnya membayar untuk membuktikan bahwa mereka hidup dalam kemiskinan. Sistem digital diharapkan mampu menyederhanakan prosedur sekaligus memperbarui basis penerima secara lebih konsisten.
Perbaikan data juga dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan warga yang sudah mampu masih menerima bantuan. Pada saat yang sama, keluarga rentan yang belum tercatat diharapkan lebih mudah teridentifikasi oleh sistem.
Skema Bantuan di Berbagai Sektor
Di luar pembaruan data, pemerintah menempatkan berbagai program sebagai fondasi sistem negara kesejahteraan. Prabowo menyebut Indonesia memiliki salah satu sistem perlindungan sosial terkuat di dunia karena programnya menjangkau banyak kebutuhan dasar.
Jaring bantuan itu mencakup bantuan tunai, pendidikan, rehabilitasi sosial, pemberdayaan, pangan, energi, perumahan, dan kesehatan. Pemerintah juga memasukkan bantuan kebencanaan ke dalam rangkaian dukungan bagi kelompok rentan.
| Program | Penerima Manfaat | Nilai Bantuan |
|---|---|---|
| Program Keluarga Harapan | Sekitar 10 juta keluarga desil 1-4 | Rp75 ribu-Rp250 ribu per bulan |
| Sekolah Rakyat | 44.635 siswa keluarga desil 1-2 | Sekitar Rp4 juta per siswa per bulan |
| ATENSI | 83.357 penerima manfaat | Rp2,4 juta per orang per tahun |
| Pemberdayaan Warga KAT | 2.810 penerima manfaat | Rp10 juta |
PKH menjadi salah satu program dengan cakupan terbesar, yakni sekitar 10 juta keluarga dari desil 1 hingga 4. Nilai bantuan program tersebut berada dalam kisaran Rp75 ribu sampai Rp250 ribu per bulan.
Pada sektor pendidikan, Sekolah Rakyat menjangkau 44.635 siswa dari keluarga desil 1 dan 2. Bantuan yang dicantumkan pemerintah mencapai sekitar Rp4 juta per siswa setiap bulan.
Program ATENSI diberikan kepada 83.357 penerima manfaat dengan nilai Rp2,4 juta per orang per tahun. Sementara itu, pemberdayaan warga Komunitas Adat Terpencil menjangkau 2.810 penerima manfaat dengan bantuan Rp10 juta.
Program Pemberdayaan Sosial mencakup 15.000 penerima manfaat. Dukungan lain meliputi Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Program Indonesia Pintar, Kartu Sembako, bantuan pangan, subsidi energi, FLPP, Makan Bergizi Gratis, dan Cek Kesehatan Gratis.
Prabowo menilai sistem perlindungan sosial nasional dibangun secara berkelanjutan oleh pemerintahan terdahulu dan pemerintah saat ini. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh program tersebut bekerja berdasarkan data yang mampu menempatkan bantuan pada keluarga yang tepat.
