Pemerintah menargetkan pembangunan 30 GW pembangkit listrik tenaga surya pada tahun anggaran berjalan. Pada periode yang sama, pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 13 GW ditargetkan menghentikan operasionalnya.
Langkah tersebut menjadi tahap awal dari sasaran pembangunan PLTS berkapasitas total 100 GW. Pemerintah mengaitkan pengembangan energi surya itu dengan percepatan pengurangan pembangkit yang memakai bahan bakar diesel.
| Tahap Program | Kapasitas | Keterangan |
|---|---|---|
| Pembangunan PLTS tahun berjalan | 30 GW | Penambahan pembangkit energi surya |
| PLTD yang ditargetkan berhenti | 13 GW | Pengurangan pembangkitan berbahan bakar diesel |
| Sasaran total pembangunan PLTS | 100 GW | Penggantian diesel secara bertahap |
Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan mempercepat penutupan pembangkit diesel dan menggantinya dengan energi surya. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
“Pemerintah akan mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga diesel dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya,” ujar Prabowo. Pemerintah telah mulai menjalankan pembangunan energi surya dalam skala besar untuk mencapai target tersebut.
Target Akhir 100.000 Megawatt
Kapasitas total yang dibidik pemerintah mencapai 100.000 megawatt atau setara 100 gigawatt. Prabowo menyebut target itu sebagai bagian dari pembangunan energi surya nasional.
“Kita telah mulai dan akan bangun 100.000 Mega Watt, atau 100 Giga Watt Energi Surya,” kata Prabowo. Sasaran kapasitas itu menempatkan PLTS sebagai pengganti bertahap bagi pembangkit diesel.
Peralihan tersebut tidak hanya menyangkut sumber pembangkitan listrik. Pemerintah juga melihat adanya dampak terhadap biaya penyediaan listrik nasional.
Penghematan Rp73,9 Triliun per Tahun
Prabowo menyebut PLTS 100 GW dapat menghasilkan penghematan sedikitnya Rp73,9 triliun setiap tahun. Penghematan itu berasal dari penurunan biaya pokok produksi listrik.
Menurut Prabowo, angka tersebut dihitung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Nilai penghematan itu menjadi dasar ekonomi dalam agenda pengalihan dari pembangkit diesel menuju pembangkit tenaga surya.
Pengurangan penggunaan diesel juga berkaitan dengan kebutuhan pasokan listrik di wilayah kepulauan. Sejumlah pulau selama ini mengandalkan distribusi BBM solar melalui kapal untuk mengoperasikan pembangkit.
Energi Matahari untuk Pulau dan Desa
Prabowo menilai Indonesia memiliki keunggulan berupa sinar matahari yang tersedia hampir sepanjang tahun. Kondisi tersebut dipandang sebagai potensi yang harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik.
“Kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sinar matahari hampir sepanjang tahun,” ujarnya. Ia menilai pulau-pulau tidak seharusnya terus menunggu kapal pembawa BBM solar untuk mendapatkan listrik.
Pemanfaatan tenaga surya juga diarahkan hingga ke tingkat desa. Prabowo menyampaikan gagasan bahwa setiap desa idealnya memiliki PLTS berkapasitas 1 MW.
Gagasan tersebut menunjukkan bahwa program energi surya tidak hanya ditujukan untuk pasokan dalam skala besar. Pemerintah memosisikan PLTS sebagai sarana untuk memperkuat kemandirian energi di wilayah yang lebih kecil.
“Matahari Indonesia tidak boleh terbuang,” kata Prabowo. Target pembangunan 100 GW kemudian ditempatkan sebagai upaya mengurangi diesel, menekan biaya listrik, serta memperluas pemanfaatan energi matahari.
