21 Bulan Pemerintahan Prabowo, 121 Kebijakan Didorong untuk Masalah Lama

Setelah 21 bulan memimpin pemerintahan, Prabowo Subianto menyatakan telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif. Kebijakan itu disebut diarahkan untuk menangani persoalan negara yang sebagian telah lama belum terselesaikan.

Jumlah tersebut dihitung dari 663 hari masa kerja hingga hari pidato kenegaraan berlangsung. Berdasarkan hitungan itu, pemerintah rata-rata menetapkan satu kebijakan transformatif setiap lima hari.

Prabowo menyampaikan angka tersebut dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPD-DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan. Pidato itu berlangsung pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Angka yang Menjadi Dasar Pernyataan

KomponenKeterangan
Periode pemerintahan21 bulan
Akumulasi masa kerja663 hari
Kebijakan transformatif121 kebijakan
Rata-rataSatu kebijakan setiap lima hari

Detikcom melaporkan Prabowo mengalkulasikan jumlah kebijakan itu dengan menggunakan 663 hari masa kerja pemerintahannya. Perhitungan tersebut dipakai untuk menggambarkan percepatan pengambilan keputusan selama masa pemerintahan berjalan.

“Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara,” kata Prabowo. Ia menyebut sejumlah persoalan yang ditangani telah berpuluh tahun belum mendapat penyelesaian.

Masalah Rumit dan Langkah Pemerintah

Menurut Prabowo, masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit mulai dapat ditangani. Ia menilai keberanian mengambil keputusan menjadi salah satu faktor yang memungkinkan proses itu berjalan.

Prabowo juga menyebut kerja keras, ketulusan, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan gotong royong sebagai unsur pendukung. Dalam pandangannya, unsur-unsur tersebut diperlukan untuk mengurai masalah negara yang telah lama tertunda.

Pernyataan mengenai kebijakan transformatif disampaikan bukan hanya sebagai paparan capaian kuantitatif. Prabowo mengaitkannya dengan upaya pemerintah menyasar akar persoalan nasional.

Agenda yang Masih Harus Diselesaikan

Dalam bagian lain pidatonya, Prabowo mengingat kembali pengucapan sumpah jabatan yang telah berlalu 21 bulan. Ia menyampaikan bahwa pemerintah hadir untuk melaporkan pekerjaan yang telah dilakukan, hasil yang mulai terlihat, serta agenda yang belum selesai.

“Hari ini, 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini, saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya dan apa yang masih harus kita selesaikan,” ujar Prabowo. Pernyataan itu menempatkan masa kerja 21 bulan sebagai bagian dari proses penyelesaian agenda pemerintah.

Prabowo menegaskan pemerintah belum dapat menyatakan seluruh persoalan bangsa telah selesai. Ia juga mengatakan seluruh janji yang pernah diucapkan belum seluruhnya tertunaikan.

“Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum,” kata Prabowo. Ia menekankan penyelesaian persoalan nasional tetap membutuhkan gotong royong seluruh unsur bangsa.

Dengan demikian, 121 kebijakan yang dipaparkan dalam sidang menjadi ukuran laju kerja yang disampaikan pemerintah. Angka itu sekaligus diiringi pengakuan bahwa pekerjaan untuk menangani masalah lama masih berlanjut.

Baca Juga