Sebanyak 1.404 wisudawan IPDN kini menunggu pelantikan resmi oleh Presiden sebelum menjalani penempatan di berbagai daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa penugasan itu perlu memberi pengalaman luas, bukan terbatas pada wilayah asal.
Para lulusan direncanakan dilantik di Istana Negara atau Kampus IPDN. Setelah itu, mereka akan disebar untuk mendukung kapasitas pemerintahan daerah dan pelayanan publik di seluruh Indonesia.
Penempatan lintas daerah menjadi bagian dari gagasan Tito untuk membentuk aparatur dengan pemahaman nasional. Ia berharap lulusan IPDN mampu mengenali karakter, kebutuhan, dan persoalan pemerintahan yang berbeda antarwilayah.
“Jadi biar mereka muter menjadi ASN Indonesia, bukan ASN di kampungnya saja,” kata Tito. Pernyataan tersebut disampaikan saat Wisuda IPDN 2025/2026 di Jatinangor, Sumedang, Minggu (26/7/2026).
Komposisi Wisudawan dari Empat Program
Wisuda tahun ini mencakup lulusan pendidikan profesi hingga doktoral. Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan menyumbang jumlah lulusan paling besar dalam keseluruhan wisuda.
| Program | Jumlah Lulusan |
|---|---|
| Doktor Ilmu Pemerintahan | 45 orang |
| Magister Terapan Ilmu Pemerintahan | 73 orang |
| Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan | 1.204 orang |
| Pendidikan Profesi Kepamongprajaan | 82 orang |
Tito menyebut wisuda sebagai penanda munculnya pemikir baru di bidang ilmu pemerintahan. Ia memandang kebutuhan negara terhadap ilmuwan pemerintahan mencakup berbagai jenjang pendidikan.
Menurutnya, sebuah profesi perlu memiliki disiplin ilmu yang diakui, pendidikan yang memadai, kode etik, dan orientasi pengabdian kepada masyarakat. Karena itu, penguasaan ilmu pemerintahan perlu menjadi fondasi bagi aparatur saat bertugas.
Tuntutan Kebijakan Berbasis Kajian
Tito mengingatkan lulusan agar menggunakan teori, data, dan metodologi yang tepat dalam menyusun kebijakan publik. Kemampuan ilmiah diperlukan untuk membedakan kebijakan hasil kajian dari keputusan yang hanya mengandalkan intuisi.
Penekanan itu terutama ditujukan kepada lulusan magister dan doktor yang dituntut memiliki pola pikir ilmiah lebih kompleks. Kemampuan tersebut diharapkan membantu mereka menghadapi persoalan pemerintahan secara lebih mendalam.
Di sisi lain, banyak kepala daerah meminta agar lulusan IPDN dapat mengabdi di daerah asal mereka. Tingginya minat itu dinilai berkaitan dengan pembentukan praja yang tidak hanya berfokus pada pelajaran akademik.
Selama empat tahun pendidikan, praja memperoleh pembinaan kesamaptaan, jasmani, kesehatan, mental, ideologi, nasionalisme, integritas, militansi, dan disiplin. Bekal tersebut menjadi alasan lulusan IPDN dipandang dapat memperkuat birokrasi di daerah.
Permintaan Daerah Tetap Dipertimbangkan
Pemerintah akan melihat peluang untuk memenuhi permintaan penempatan yang datang dari daerah. Namun, Tito menilai pengalaman bekerja di wilayah lain perlu diperoleh terlebih dahulu agar wawasan lulusan tidak terbatas.
Wisuda bukan akhir pembelajaran bagi para purna praja dan sarjana IPDN, melainkan awal kehidupan baru sebagai calon aparatur sipil negara. Tito berharap mereka menjaga integritas sepanjang karier dan mengakhiri pengabdian dengan nama baik.
Ilmu serta pembinaan yang diperoleh selama pendidikan diharapkan menjadi modal untuk memperkuat birokrasi pemerintahan Indonesia. Penugasan di berbagai daerah akan menjadi tahap awal bagi para lulusan dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat.
