Pemerintah menyiapkan Warung Pangan sebagai jalur intervensi harga yang memanfaatkan pedagang pasar, bukan hanya mengandalkan pasar murah yang digelar berulang. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD menargetkan sekitar 27 ribu warung masuk ke dalam ekosistem ini.
Jaringan tersebut diproyeksikan menjadi saluran untuk menjaga komoditas tetap terjangkau ketika pasar bergejolak. Barang akan disalurkan dengan harga pasok lebih rendah agar pedagang dapat menjualnya sesuai Harga Eceran Tertinggi atau HET.
Dengan pola tersebut, pedagang memegang peran lebih besar daripada sekadar menyalurkan produk kepada pembeli. Mereka menjadi mitra yang diharapkan membantu menahan kenaikan harga pada titik yang paling dekat dengan konsumen.
Komitmen Pedagang Menjual Sesuai HET
ID FOOD menetapkan syarat bagi pedagang yang bergabung dalam Warung Pangan. Mereka tidak boleh menjual produk di atas HET setelah memperoleh pasokan murah dari perusahaan.
Direktur Utama ID FOOD Ghimoyo mengatakan aturan itu relevan terutama ketika harga barang naik tinggi di pasar. “Misalnya ada terjadi gejolak tinggi, dia nggak boleh naikin karena dari kita harganya udah cukup murah,” ujarnya.
Model ini menjadikan Warung Pangan sebagai saluran perdagangan sekaligus mekanisme pengendalian harga di tingkat ritel. Pelaksanaannya akan ditentukan oleh kelancaran distribusi dan kepatuhan mitra terhadap ketentuan harga.
Produk yang disalurkan tidak hanya berupa komoditas bersubsidi. Warung Pangan juga akan menangani produk komersial yang dapat memberi pengaruh terhadap inflasi.
Memakai Infrastruktur yang Sudah Ada
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyebut Indonesia memiliki pasar tradisional yang tersebar di 514 kabupaten dan kota. Meski demikian, pedagang di banyak wilayah masih belum mudah memperoleh pasokan langsung.
Kondisi itu membuat distribusi barang dapat melewati jalur yang panjang. Semakin panjang rantainya, semakin besar pula potensi kenaikan harga yang diterima masyarakat.
Hanif memandang Warung Pangan dapat memanfaatkan jaringan pasar yang sudah ada untuk merespons gejolak. Intervensi melalui pedagang dinilai lebih langsung menjangkau masyarakat dibanding penyelenggaraan pasar murah secara berulang.
Program tersebut diluncurkan di Pasar Tebet Timur, Jakarta, pada Senin, 20 Juli 2026. Dalam acara itu, Hanif menegaskan mandat ID FOOD mencakup stabilitas serta keterjangkauan pangan dan kegiatan perdagangan pangan.
Berbeda Jalur dengan KDKMP
Warung Pangan akan berjalan berdampingan dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Keduanya tidak diposisikan sebagai program yang saling bersaing karena fokus penyalurannya berbeda.
| Program | Peran Utama | Sasaran |
|---|---|---|
| Warung Pangan | Stabilisasi komoditas di luar barang subsidi | Pedagang pasar |
| KDKMP | Penyaluran barang subsidi pemerintah | Koperasi desa dan kelurahan |
Ghimoyo menjelaskan KDKMP berfokus pada penyaluran barang subsidi pemerintah. Sementara itu, ID FOOD memakai Warung Pangan untuk menjalankan mandat stabilisasi harga bagi komoditas di luar kelompok subsidi.
Kolaborasi dengan KDKMP juga dapat memperluas peran ID FOOD sebagai agregator. Perusahaan dapat menghimpun barang dari sumber di desa-desa tertentu dan mengolahnya sesuai kondisi pasokan.
“Dengan adanya KDKMP kita berkolaborasi, kita bisa juga sebagai agregator untuk ada sumber-sumber di desa-desa tertentu yang sesuai dengan kondisinya sehingga kita bisa olah,” kata Ghimoyo. Pembagian peran ini diarahkan agar distribusi barang subsidi dan pengendalian harga komoditas komersial dapat saling menopang.
