Target penyelesaian kawasan perkantoran legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara tidak bergeser dari 23 Desember 2027. Kepastian jadwal itu dipertahankan di tengah kenaikan tajam harga solar industri dan sejumlah bahan konstruksi.
Data Asosiasi Kontraktor Indonesia per 1 Juli 2026 menunjukkan solar industri naik 41,52 persen. Besi beton meningkat 27,78 persen dan aspal bertambah 23,85 persen dalam periode yang sama.
Penyedia material menyampaikan keluhan
Lonjakan harga solar industri menjadi salah satu beban operasional dalam proyek pembangunan fasilitas negara tersebut. Harga bahan bakar itu pernah berada pada kisaran Rp20.000 hingga Rp30.000 per liter akibat ketegangan geopolitik global.
Pejabat Pembuat Komitmen E.4 OIKN Sony Alisa mengatakan Otorita IKN telah membahas dampaknya bersama pimpinan. Pembahasan itu dilakukan setelah adanya keluhan dari penyedia material proyek.
“Ini memang dari penyedia sempat mengeluh juga ya, terkait kenaikan solar ya. Ada geopolitik gitu kan kemarin,” kata Sony Alisa. Ia menyebut solusi sedang dicari agar pekerjaan konstruksi tetap dapat berlanjut.
Tekanan biaya mencakup pekerjaan dari tahap struktur hingga penyelesaian akhir bangunan. Tahap akhir itu meliputi unsur arsitektural, interior, dan lanskap di setiap kawasan.
Legislatif senilai Rp8,24 triliun
Kawasan legislatif dibangun melalui lima paket pekerjaan dengan nilai kontrak gabungan Rp8,24 triliun. Paket tersebut meliputi Gedung Sidang Paripurna, DPR 1, DPR 2, DPD, dan MPR.
Perkembangan fisik kelima paket itu rata-rata masih berada pada rentang 9 hingga 12 persen. Penyelesaian pekerjaan mencakup seluruh fasilitas kawasan, bukan hanya gedung DPR.
| Bangunan | Nilai Kontrak | Progres |
|---|---|---|
| Gedung Sidang Paripurna | Rp1,24 triliun | Rata-rata 9–12 persen |
| DPR 1 | Rp1,84 triliun | Rata-rata 9–12 persen |
| DPR 2 | Rp1,96 triliun | Rata-rata 9–12 persen |
| DPD | Rp1,48 triliun | Rata-rata 9–12 persen |
| MPR | Rp1,70 triliun | Rata-rata 9–12 persen |
Pejabat Pembuat Komitmen E.3 OIKN Alfrits Steeve Willy Makalew menegaskan tenggat pembangunan tetap mengacu pada 23 Desember 2027. “Kita akan membangun ini sampai dengan 23 Desember 2027. Insyaallah 23 Desember 2027 sudah selesai,” ujarnya.
Struktur kawasan yudikatif dipercepat
Kawasan yudikatif ditargetkan mencapai progres fisik 40 persen pada akhir 2026. Area ini mencakup gedung Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Plaza Keadilan, serta Masjid Kawasan.
Paket gedung Mahkamah Agung bernilai Rp1,4 triliun. Paket untuk Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Masjid Kawasan memiliki nilai Rp1,65 triliun.
Otorita IKN mengarahkan pekerjaan menuju penyelesaian struktur dan topping off sebelum masuk ke tahap arsitektural. Sony menyatakan pekerjaan interior dan lanskap akan dikebut setelah struktur mencapai tahapan tersebut.
Bangunan perkantoran itu dirancang dengan standar umur struktur hingga puluhan tahun. Meski demikian, penggunaan bangunan dan perawatan rutin tetap diperlukan agar kondisinya tidak cepat menurun.
Kenaikan harga energi dan material menjadi tantangan yang harus dikendalikan sepanjang percepatan konstruksi. Jadwal akhir Desember 2027 tetap menjadi patokan bagi pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN.
