Sudaryono meminta seluruh urusan di Badan Gizi Nasional atau BGN diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku, bukan melalui kedekatan personal. Ia juga menegaskan tidak boleh ada perlakuan khusus bagi pihak yang mengenalnya.
Pesan itu disampaikan untuk mengubah pola penyelesaian pekerjaan yang berpotensi berlangsung di ruang tertutup. Sudaryono menginginkan tindak lanjut dan pengambilan keputusan dapat dilihat oleh pihak yang berkepentingan.
“Saya ingin penyelesaian masalah, saya ingin penyelesaian persoalan, follow up dan lain-lain dilaksanakan sesuai mekanisme sistem,” kata Sudaryono. Ia meminta pendekatan trust in person ditinggalkan dari lingkungan BGN.
Proses Kerja Harus Terang Benderang
Menurut Sudaryono, pembahasan pekerjaan seharusnya tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Semua kegiatan di BGN diminta berlangsung “terang benderang” agar dapat diperiksa secara terbuka.
Ia menempatkan pembenahan tata kelola sebagai prioritas awal setelah menjabat Kepala BGN. Sistem kerja harus jelas dan tidak bergantung pada kesepakatan informal di balik layar.
Sudaryono juga menyoroti pekerjaan yang masih dikerjakan secara manual. Ia meminta proses tersebut didorong menuju pencatatan digital atau bentuk dokumentasi lain yang memiliki rekaman jelas.
“Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin kalau ada yang masih manual bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada rekodnya,” ujarnya.
Pengawasan Anggaran Makan Bergizi Gratis
Penegasan soal sistem terbuka berkaitan langsung dengan pengelolaan anggaran program Makan Bergizi Gratis. Program itu menggunakan dana negara yang bersumber dari masyarakat.
Sudaryono menilai setiap rupiah wajib dipakai untuk kepentingan penerima manfaat. Sasaran program meliputi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan lanjut usia.
Akuntabilitas tidak cukup hanya dibuktikan melalui kelengkapan administrasi. Dana yang dibelanjakan harus memastikan manfaat program benar-benar sampai kepada kelompok yang dituju.
Penolakan terhadap Korupsi dan Kecurangan
Pada awal masa jabatannya, Sudaryono menyampaikan sikap zero tolerance terhadap korupsi, kecurangan, dan praktik “hanky panky”. Istilah itu ia gunakan untuk menggambarkan tindakan curang, tipu daya, serta penyimpangan yang bisa merugikan keuangan negara.
“Doakan kami semua untuk bisa amanah dan menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya, zero tolerance untuk praktik-praktik korupsi dan hanky panky dan copet-copetan,” katanya usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (22/7).
Ia menilai penutupan celah penyalahgunaan harus dimulai dari proses kerja yang dapat ditelusuri. Transparansi diharapkan mencegah pengelolaan program menyimpang dari tujuan awalnya.
Masukan Publik Tetap Dibuka
Sudaryono mengajak masyarakat ikut menjaga pelaksanaan program melalui masukan, ide, dan laporan atas kejanggalan. Ia menyebut BGN beserta jajarannya tidak dapat menjalankan pengawasan secara sendiri.
“Kami ingin lebih banyak mendengar, ingin kemudian lebih banyak menerima masukan dari semua,” ujarnya. Laporan masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional. Sudaryono menggantikan Nanik Sudaryati Deyang yang mengundurkan diri untuk menjalani pengobatan di luar negeri.
