Subsidi pada LPG 3 Kg disebut mencapai sekitar Rp36.000 untuk setiap tabung yang dibeli masyarakat. Harga jualnya berada di kisaran Rp20.000 hingga Rp21.000, padahal nilai keekonomian gas melon tersebut mencapai Rp56.000 per tabung.
Besarnya selisih itu menjadi salah satu gambaran beban subsidi energi yang ditanggung negara melalui APBN. Kondisi serupa juga terjadi pada Pertalite dan Biosolar, yang dijual di bawah biaya keekonomiannya.
Harga Energi yang Dibayar Masyarakat
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno memaparkan perbandingan harga tersebut dalam acara Coffee Morning CNBC Indonesia. Data itu menunjukkan bahwa harga yang terlihat di SPBU dan pangkalan belum mencakup seluruh biaya penyediaan energi.
| Produk Energi | Harga Masyarakat | Harga Keekonomian |
|---|---|---|
| LPG 3 Kg | Rp20.000-Rp21.000 per tabung | Rp56.000 per tabung |
| Pertalite | Rp10.000 per liter | Rp16.100 per liter |
| Biosolar | Rp6.800 per liter | Rp12.000 per liter |
Pertalite memiliki selisih Rp6.100 per liter antara harga jual dan nilai keekonomiannya. Masyarakat membayar Rp10.000 per liter, sementara nilai keekonomian BBM RON 90 itu disebut berada di angka Rp16.100 per liter.
“Kita beli Pertalite Rp10.000, dimanapun Rp10.000. Berapa nilai keekonomiannya? Rp16.100,” kata Eddy. Pada Biosolar, harga jual Rp6.800 per liter juga berada di bawah harga keekonomian sebesar Rp12.000 per liter.
Ketergantungan Impor dan Ruang Fiskal
Tekanan subsidi energi berkaitan dengan ketergantungan Indonesia terhadap pasokan dari luar negeri. Kebutuhan BBM nasional disebut mencapai 1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi domestik hanya sekitar 600 ribu barel per hari.
Ketimpangan pasokan tersebut membuat impor masih dibutuhkan untuk menggerakkan mobilitas ekonomi. Situasi ini dinilai memperbesar tekanan terhadap anggaran karena negara harus menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan energi.
LPG juga sangat bergantung pada pasokan impor. Dari kebutuhan nasional sebesar 8 juta ton per tahun, sekitar 80% disebut berasal dari luar negeri.
Eddy menilai persoalan ini tidak semata-mata menyangkut harga yang dibayar konsumen. “Hari ini dari segi ketahanan energi, kita masih menggantungkan harapan pada impor. Untuk menggerakkan mobilitas ekonomi kita secara keseluruhan,” ujarnya.
Subsidi Belum Sepenuhnya Tepat Sasaran
Besarnya subsidi akan lebih efektif bila diterima oleh kelompok yang membutuhkan. Namun, Eddy mengutip data Dewan Energi Nasional yang menyatakan 63% subsidi energi di Indonesia salah sasaran.
Perbaikan basis data penerima menjadi salah satu langkah yang dipandang penting untuk mengarahkan subsidi secara lebih tepat. Kebijakan tersebut dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan beban fiskal.
Transisi energi dan pemanfaatan energi terbarukan juga dinilai perlu dilanjutkan sebagai strategi jangka panjang. Pengurangan ketergantungan pada impor dipandang penting untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia.
