Rancangan anggaran pendidikan 2027 mencapai Rp820,9 triliun, dengan sekitar Rp240 triliun disiapkan untuk Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Alokasi MBG itu setara dengan bagian besar dari keseluruhan belanja pendidikan yang direncanakan pemerintah.
Nilai anggaran MBG 2027 meningkat dari Rp229 triliun pada 2026. Program tersebut diproyeksikan menyasar 60,6 juta penerima.
Angka Utama dalam RAPBN 2027
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan rencana alokasi tersebut dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Jakarta. “Sekitar Rp 240 triliun untuk MBG,” kata Purbaya.
Pemerintah menegaskan anggaran pendidikan akan terus diprioritaskan minimal 20 persen dari APBN. Kebijakan itu disebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
| Alokasi | Nilai | Catatan |
|---|---|---|
| Anggaran Pendidikan 2027 | Rp820,9 triliun | Dalam RAPBN 2027 |
| Program MBG 2027 | Sekitar Rp240 triliun | Untuk 60,6 juta penerima |
| Program MBG 2026 | Rp229 triliun | Alokasi sebelumnya |
Survei SPPG Dijalankan Melalui DJPb
Pemerintah mengandalkan jaringan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPb untuk mengawasi pelaksanaan MBG. Jaringan itu menjangkau seluruh provinsi hingga tingkat kabupaten dan kota.
Kanwil DJPb sampai tingkat daerah telah melakukan survei ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan diarahkan untuk melihat berbagai aspek pelaksanaan program di setiap wilayah.
Purbaya menyebut jaringan tersebut merupakan struktur pemerintah yang telah tersedia, bukan perwakilan yang baru ditempatkan khusus. “Bukan naruh perwakilan, kita memang punya di seluruh provinsi sampai dari tingkat II di seluruh Indonesia, di Kanwil Perbendaharaan (DJPb),” ujarnya di Jakarta pada 12 Agustus 2026.
Laporan hasil pemantauan yang diterima pemerintah menunjukkan pelaksanaan MBG secara umum berjalan baik. Meski demikian, pengawasan tetap diperlukan mengingat skala penerima dan besarnya anggaran yang disiapkan.
Dukungan Pemerintah Daerah
Badan Gizi Nasional atau BGN melibatkan pemerintah daerah dalam pengawalan MBG. Koordinasi ini penting karena pemda mendukung pelaksanaan program dan penanganan persoalan yang muncul di lapangan.
Kepala BGN Sudaryono menyampaikan apresiasi kepada kepala daerah yang selama ini mendampingi program tersebut. Dukungan pemda juga mencakup penanganan kecelakaan maupun keracunan apabila terjadi.
“Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap kepala daerah yang selama ini memang membersamai program MBG,” kata Sudaryono. Ia menekankan perlunya dukungan dan kolaborasi pemerintah daerah untuk menangani berbagai persoalan secara bersama-sama.
Pelaksanaan MBG pada 2027 akan bertumpu pada kesiapan SPPG, survei di daerah, dan koordinasi antara BGN serta pemerintah daerah. Pengawasan tersebut menjadi pengiring bagi program dengan sasaran 60,6 juta penerima.
