Presiden Prabowo Subianto menegaskan birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik bagi negara. Ia meminta penyelesaian atas prosedur yang berbelit dan tidak efisien ditempuh melalui langkah bersama, bukan saling menyalahkan.
Penekanan itu disampaikan saat Prabowo berbicara dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama MPR-DPR-DPD 2026 di Jakarta, Jumat (14/8/2026). Pembenahan birokrasi disebutnya sebagai bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Walaupun kita tidak menyalahkan siapa pun, kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik,” ucap Prabowo. Ia menilai tata kelola pemerintahan harus mampu mempercepat kebijakan yang bermanfaat bagi publik.
Masalah yang Harus Diakui Terbuka
Menurut Prabowo, salah satu masalah bangsa adalah birokrasi yang masih berjalan berbelit-belit dan tidak efisien. Pengakuan atas kelemahan tersebut dinilai penting agar perbaikan dapat dilakukan dengan arah yang jelas.
“Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah antara lain masalah birokrasi yang berbelit-belit, birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien,” kata Prabowo. Ia tidak menjadikan pernyataan itu sebagai dasar untuk menuding pihak tertentu.
Presiden justru mendorong semua unsur kepemimpinan mencari jalan keluar atas persoalan tersebut. Pendekatan itu mencakup upaya membangun birokrasi yang lebih efektif dalam menjalankan keputusan pemerintah.
Ia juga menyoroti penyalahgunaan kewenangan oleh oknum pejabat untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Prabowo menegaskan tindakan seperti itu harus diberantas.
“Ini harus kita berantas,” tegasnya. Pernyataan ini menandai penolakan terhadap praktik yang dapat mengganggu pelaksanaan tata kelola pemerintahan.
Keterbukaan pada Era Informasi
Prabowo menyatakan era digital membuat upaya menyembunyikan masalah internal tidak lagi relevan. Ia meminta keterbukaan digunakan untuk mendorong penyelesaian, bukan sekadar pengungkapan persoalan.
“Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang era digital, era informasi, tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini,” tutur Prabowo.
Ia menilai masalah birokrasi korup dan tidak efisien memerlukan persatuan seluruh pemimpin serta kelompok politik. Bagi Prabowo, dampak buruk birokrasi yang tidak dibenahi dapat mengancam kekuatan suatu bangsa.
“Ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup, akan menghancurkan suatu bangsa,” imbuhnya.
Pembiayaan Harus Menjangkau yang Membutuhkan
Dalam arah pemerintahannya, Prabowo menyebut pembiayaan dan modal yang masuk ke dalam negeri harus digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat rentan. Ia menegaskan negara tidak boleh meninggalkan warga yang tidak berdaya.
“Itulah orientasi pemerintah yang saya pimpin. Kita tidak boleh meninggalkan mereka yang tidak berdaya,” ujar Prabowo. Ia juga menyatakan kelaparan tidak seharusnya masih terjadi di Indonesia yang merupakan anggota G20.
Keterkaitan antara kebijakan bagi masyarakat rentan dan pembenahan birokrasi menjadi perhatian dalam pidatonya. Pemerintahan yang efektif diharapkan dapat memastikan keputusan dan dukungan yang tersedia benar-benar mengarah pada kepentingan masyarakat.
