PPPK paruh waktu menjadi kelompok terbanyak dalam data 2.663 pegawai Jawa Barat yang diduga bermain judi online. Kategori ini mencatat 1.610 pegawai, melampaui jumlah ASN dan PPPK dalam pencatatan Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat.
Data tersebut mengacu pada informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Meski demikian, dugaan keterlibatan yang tercatat tetap harus dibuktikan sebelum penindakan dijatuhkan kepada masing-masing individu.
Rincian Data Pegawai yang Diduga Terlibat
Selain PPPK paruh waktu, data mencatat 634 pegawai PPPK dan 419 pegawai ASN diduga terlibat judi online. Total ketiga kategori itu mencapai 2.663 pegawai.
| Kategori Pegawai | Jumlah Dugaan Terlibat |
|---|---|
| ASN | 419 pegawai |
| PPPK | 634 pegawai |
| PPPK paruh waktu | 1.610 pegawai |
| Total | 2.663 pegawai |
Besarnya angka tersebut menyoroti pentingnya pemeriksaan pada setiap dugaan yang muncul. Data tidak otomatis menjadi penetapan sanksi karena proses pembuktian tetap menentukan langkah selanjutnya.
Tidak Ada Pembedaan Status Kepegawaian
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan status kepegawaian tidak menjadi alasan untuk membedakan penindakan. PNS dan PPPK yang melanggar hukum sama-sama dapat dikenai tindakan.
“ASN itu ada dua macam ada pegawai negeri sipil yang kedua adalah perjanjian kerja kontrak (PPPK). Nah, kalau mereka yang melanggar hukum, dia harus ditindak mau dia PPPK, mau dia PNS,” ujar Tito.
Pernyataan itu disampaikan usai Tito memberikan kuliah umum di kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (22/7/2026). Ia menempatkan kepatuhan hukum sebagai kewajiban yang berlaku bagi seluruh aparatur.
Dari Teguran hingga Proses Hukum
Penanganan pelanggaran dapat dimulai melalui sanksi administratif. Bentuknya dapat berupa peringatan, teguran lisan, teguran tertulis, demosi, atau penurunan pangkat.
Apabila perbuatan yang diperiksa memenuhi unsur pidana, perkara dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum. Mekanisme itu menunjukkan bahwa konsekuensi bagi pelanggaran tidak terbatas pada aspek kepegawaian.
Judi Online dan Tuntutan Integritas
Tito mengingatkan bahwa persoalan judi online tidak hanya terjadi pada kalangan ASN. Namun, keterlibatan aparatur menjadi perhatian karena pegawai pemerintah dituntut menjaga integritas dalam menjalankan pelayanan publik.
“Untuk judol gitu kan bukan hanya ASN, semuanya, apalagi ASN judi, Namanya judi itu kan ada pidananya seperti itu,” kata Tito. Konsekuensi administratif atau pidana akan bergantung pada hasil pembuktian terhadap dugaan pelanggaran setiap pegawai.
