Pemerintah ingin memastikan Program Makan Bergizi Gratis lebih terarah kepada anak-anak yang membutuhkan. Karena itu, penerimaan bagi siswa dari keluarga mampu, khususnya desil 8 hingga 10, sedang masuk dalam kajian Badan Gizi Nasional.
Belum ada keputusan untuk menghentikan manfaat bagi kelompok tersebut. BGN masih diberi waktu maksimal satu bulan untuk membenahi tata kelola dan menyusun penataan penerima manfaat.
Penajaman sasaran program diarahkan kepada keluarga dari desil bawah. Daerah tertinggal serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi juga akan tetap memperoleh perhatian dalam penyaluran.
Efisiensi Menjadi Bagian dari Penataan
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan program perlu mengutamakan pihak yang paling membutuhkan. Arahan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pembahasan penataan MBG.
Menurut Agustina, kelompok yang tidak lagi harus menerima program dapat menjadi bagian dari efisiensi. Langkah tersebut dibicarakan bersamaan dengan kebutuhan untuk menjaga penyaluran kepada kelompok rentan.
“Yang perlu diefisiensikan, yang tidak harus menerima lagi program MBG ya silakan tidak usah menerima lagi,” kata Agustina di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7).
| Kelompok Penerima | Arah Kebijakan yang Dikaji |
|---|---|
| Siswa dari keluarga desil 8 hingga 10 | Masih dikaji kemungkinan tidak menerima MBG |
| Siswa dari keluarga desil bawah | Menjadi prioritas penerima |
| Siswa di daerah tertinggal | Diprioritaskan dalam penyaluran |
| Siswa di wilayah stunting tinggi | Tetap menjadi perhatian program |
Kondisi Sekolah Menentukan Pertimbangan
Penataan MBG tidak hanya akan berpatokan pada kondisi ekonomi keluarga. BGN juga membahas keadaan sekolah yang dihuni siswa dengan latar belakang kesejahteraan beragam.
Agustina mencontohkan adanya sekolah dengan komposisi siswa yang hampir seimbang antara kelompok menengah ke bawah dan kelompok sedikit lebih tinggi. Pembatasan manfaat dalam satu lingkungan seperti itu dinilai perlu mempertimbangkan dampak psikologis.
Pemerintah berupaya mencegah munculnya keadaan ketika ada siswa yang menerima makanan, sedangkan siswa lain di kelas yang sama tidak menerimanya. Faktor ini menjadi alasan mengapa klasifikasi berdasarkan desil tidak dapat diterapkan tanpa melihat situasi di lapangan.
“Jadi seperti tadi, misalnya ada sekolah negeri atau sekolah apa, ya, yang ada muridnya katakanlah 50 persen desilnya menengah sedikit ke bawah, menengah sedikit ke atas, kan berarti nanti jangan sampai ada yang menerima, ada yang tidak. Pertimbangkan secara psikologis,” ujar Agustina.
Hasil Kajian Belum Diumumkan
Wakil Kepala BGN Trenggono menyatakan wacana penghentian MBG bagi siswa keluarga mampu belum dapat dipastikan. Pembahasan masih dilakukan sebelum lembaga tersebut menyampaikan hasil kepada publik.
“Memang sudah ada wacana, tapi masih kami kaji lagi. Nanti hasilnya akan disampaikan setelah kajian selesai ya,” kata Trenggono setelah rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (17/7).
Trenggono menegaskan penerima manfaat merupakan fokus utama dalam masa pembenahan. Penyesuaian skema nantinya akan mengikuti hasil kajian mengenai kebutuhan gizi, kondisi wilayah, dan dinamika sosial di sekolah.
Dengan demikian, siswa dari keluarga desil 8 hingga 10 belum otomatis dikeluarkan dari MBG. Pemerintah masih menimbang cara agar program tetap tepat sasaran tanpa mengabaikan kondisi penerima di setiap sekolah.
