Ratusan dapur penyedia Makan Bergizi Gratis dihentikan sementara, sementara sistem baru disiapkan untuk membuka pengawasan orang tua terhadap layanan tersebut. Badan Gizi Nasional menangguhkan 833 SPPG karena belum memenuhi standar kebersihan, sanitasi, dan kualitas makanan.
Portal digital yang sedang dikembangkan akan memungkinkan orang tua memeriksa menu makanan anak, lokasi dapur, hingga identitas kepala layanan. Keterbukaan informasi ini dirancang sebagai bagian dari pelibatan masyarakat dalam pengawasan MBG.
Data Menu dan Dapur dalam Satu Portal
Sistem akan menggunakan identitas peserta didik untuk menampilkan informasi terkait layanan di sekolah anak. Data yang direncanakan tersedia secara real time mencakup sekolah penerima, menu harian, serta SPPG yang memasak makanan.
Orang tua juga akan dapat mengetahui siapa kepala SPPG yang bertanggung jawab di wilayah layanan tersebut. Informasi ini membuat pihak yang memegang tanggung jawab atas penyediaan makanan menjadi lebih mudah dikenali.
Keberadaan portal ditujukan untuk menggantikan sebagian proses pencarian informasi yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. Masyarakat tidak perlu bergantung pada permintaan keterangan langsung untuk memeriksa pelaksanaan layanan di sekolah.
Kepala BGN Sudaryono menyatakan sistem tersebut sedang dikembangkan agar masyarakat dapat terlibat dalam pengawasan. Dalam laman BGN yang dikutip detik.com, ia menyebut orang tua nantinya dapat mengetahui menu, dapur, dan penanggung jawab SPPG.
Penangguhan Menyasar Standar Operasional
Keterbukaan data berlangsung bersamaan dengan evaluasi terhadap kualitas operasional dapur. Hasil evaluasi membuat Badan Gizi Nasional menghentikan 833 SPPG yang dinilai belum memenuhi ketentuan.
Penangguhan berarti dapur-dapur tersebut tidak menjalankan operasional sampai semua standar yang dipersyaratkan dipenuhi. Selama status itu berlaku, SPPG terkait tidak lagi menerima pembayaran.
Sudaryono menegaskan bahwa penghentian operasional dilakukan secara penuh, bukan sekadar pembatasan layanan. Dapur baru dapat kembali beroperasi setelah mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan.
| Wilayah | SPPG Ditangguhkan | Status Operasional |
|---|---|---|
| Wilayah I Sumatera | 98 | Dihentikan sementara |
| Wilayah II Jawa dan Madura | 311 | Dihentikan sementara |
| Wilayah III | 424 | Dihentikan sementara |
Penangguhan paling banyak terjadi di Wilayah III dengan 424 SPPG. Jawa dan Madura berada di urutan berikutnya dengan 311 SPPG, sedangkan Sumatera mencatat 98 SPPG.
Layanan Sekolah Akan Dialihkan
Penghentian dapur dapat memengaruhi sekolah yang sebelumnya bergantung pada layanan dari SPPG tersebut. Karena itu, BGN menyiapkan redistribusi agar siswa tetap mendapatkan makanan sesuai jadwal.
Redistribusi akan mengarahkan pelayanan ke SPPG lain ketika dapur asal masih berada dalam masa penangguhan. Langkah ini diperlukan agar perbaikan standar tidak serta-merta menghentikan akses siswa terhadap makanan program.
Pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi mencakup proses penyediaan makanan, bukan hanya makanan yang sampai ke sekolah. Kebersihan fasilitas, sanitasi, dan kualitas hasil masakan menjadi unsur yang diperiksa dalam evaluasi.
Portal baru memberi orang tua sarana untuk mengikuti informasi dasar layanan yang diterima anak. Di sisi lain, penangguhan menegaskan bahwa setiap dapur dalam Program Makan Bergizi Gratis harus memenuhi ketentuan sebelum kembali melayani.
Dua kebijakan tersebut menempatkan transparansi dan mutu layanan sebagai perhatian utama dalam pengelolaan MBG. Masyarakat nantinya dapat memantau informasi melalui sistem digital, sedangkan SPPG tetap diwajibkan menjalankan standar operasional yang berlaku.
