Kunjungan pertama Vladimir Putin ke Pulau Etorofu menambah tekanan pada sengketa teritorial Rusia dan Jepang yang telah berlangsung sejak akhir Perang Dunia II. Langkah itu dilakukan saat hubungan kedua negara telah memburuk akibat sanksi Jepang terhadap Rusia.
Presiden Rusia tersebut melakukan kunjungan resmi ke Etorofu pada Kamis, 13 Agustus 2026. Pemerintah Jepang langsung menyampaikan protes keras karena menilai pulau itu termasuk wilayah sah Jepang.
Makna Politik Kunjungan Etorofu
Putin belum pernah mengunjungi gugusan pulau sengketa itu selama menjabat sebagai presiden maupun perdana menteri. Karena itu, agenda di Etorofu dipandang sebagai penegasan langsung atas posisi Rusia mengenai kedaulatan wilayah tersebut.
Rusia menganggap Kepulauan Kuril Selatan sebagai bagian dari negaranya berdasarkan hasil Perang Dunia II. Moskwa juga mempertahankan pangkalan militer di kawasan tersebut untuk kepentingan keamanan strategis di Samudra Pasifik.
Sebelum kunjungan Putin, Dmitry Medvedev merupakan pejabat tertinggi Rusia yang pernah datang ke wilayah sengketa. Medvedev mengunjungi Pulau Kunashiri pada 2010.
Menurut Investor Daily, Etorofu berada di antara wilayah yang diperselisihkan Rusia dan Jepang di Kepulauan Kuril. Jepang menggunakan sebutan Wilayah Utara untuk gugusan pulau yang menjadi objek sengketa tersebut.
Empat Wilayah dalam Klaim Jepang
Jepang mengajukan klaim atas Etorofu, Kunashiri, Shikotan, dan kelompok pulau Habomai. Tokyo berpendapat penguasaan Uni Soviet atas pulau-pulau itu setelah Jepang menyerah pada akhir Perang Dunia II merupakan tindakan ilegal.
| Pulau yang Diklaim Jepang | Posisi dalam Sengketa | Penyebutan Jepang |
|---|---|---|
| Etorofu | Dipandang sebagai wilayah sah Jepang | Wilayah Utara |
| Kunashiri | Dipandang sebagai wilayah sah Jepang | Wilayah Utara |
| Shikotan | Dipandang sebagai wilayah sah Jepang | Wilayah Utara |
| Habomai | Dipandang sebagai wilayah sah Jepang | Wilayah Utara |
Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menekankan bahwa dasar klaim Tokyo bertumpu pada sejarah dan hukum internasional. “Empat Wilayah Utara, termasuk Pulau Etorofu, secara hakiki merupakan wilayah sah Jepang, baik berdasarkan catatan sejarah maupun hukum internasional,” ujar Motegi.
Pernyataan itu menjelaskan alasan Jepang menolak kunjungan Putin. Bagi Tokyo, kehadiran pemimpin Rusia di Etorofu tidak dapat dipisahkan dari persoalan penguasaan wilayah yang belum terselesaikan.
Status Hukum yang Masih Diperdebatkan
Sengketa ini bermula ketika Uni Soviet menduduki pulau-pulau tersebut sesaat setelah Jepang menyerah. Peristiwa itu kemudian membentuk perbedaan tajam dalam dasar hukum dan politik antara Tokyo serta Moskwa.
Uni Soviet menolak Perjanjian Perdamaian San Francisco 1951, yang turut membuat status wilayah tersebut terus diperdebatkan. Akibatnya, perundingan mengenai penyelesaian sengketa berulang kali tersendat.
Jepang menempatkan pulau-pulau itu sebagai wilayah yang harus dikembalikan. Rusia, sebaliknya, menganggapnya sebagai bagian dari kedaulatan nasional yang tidak untuk dilepas.
Kebuntuan ini semakin sulit diurai setelah Rusia melancarkan invasi penuh ke Ukraina pada 2022. Jepang termasuk negara yang menerapkan sanksi ekonomi terhadap Rusia, sehingga hubungan bilateral keduanya semakin menegang.
Dalam kondisi tersebut, kunjungan Putin ke Etorofu menjadi lebih dari sekadar agenda kenegaraan. Peristiwa itu memperlihatkan bahwa sengketa Kepulauan Kuril tetap menjadi persoalan terbuka dengan posisi kedua negara yang saling berlawanan.
