Kredit modal untuk setiap gerai Kopdes Merah Putih dapat mencapai Rp3 miliar, tetapi angsuran pertamanya akan segera memasuki masa jatuh tempo pada September 2026. Pembayaran kewajiban itu direncanakan menggunakan anggaran APBN yang bersumber dari Dana Desa.
Rencana tersebut menegaskan bahwa angsuran tidak disebut dibayar dari kas operasional tiap gerai koperasi. Pemerintah akan menyalurkan pembayaran kepada bank-bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara.
Meski jadwal jatuh tempo telah ditetapkan, transfer dana belum otomatis dilakukan pada September 2026. Pemerintah masih menunggu verifikasi dan validasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP.
Rp3 Miliar Tidak Hanya untuk Bangunan
Fasilitas pinjaman hingga Rp3 miliar per gerai berasal dari kredit bank pelat merah. Modal tersebut menjadi perhatian karena penggunaannya diharapkan tidak hanya berfokus pada pembangunan sarana fisik koperasi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan sebagian dana seharusnya dapat dipakai untuk kebutuhan operasional. Menurutnya, jumlah pinjaman yang besar memungkinkan masih ada dana yang belum terpakai.
“Harusnya itu nggak hanya pembangunan, ada juga sedikit untuk operasional,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2026). Ia menilai kebutuhan operasional tambahan dapat dipenuhi dari bagian dana yang belum digunakan bila diperlukan.
Penekanan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan gerai dan kelangsungan kegiatan koperasi perlu berjalan beriringan. Penggunaan fasilitas kredit perlu mencakup kedua kebutuhan itu sesuai kondisi masing-masing koperasi.
Alur Pembayaran Lewat Pemeriksaan BPKP
Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menyebut September 2026 sebagai waktu jatuh tempo pertama angsuran pinjaman dari Agrinas Pangan kepada Himbara. Pernyataan itu disampaikan seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (23/7/2026).
Menurut Zulkifli Hasan, hasil verifikasi dan validasi BPKP akan disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan. Setelah proses itu tuntas, Menteri Keuangan dapat meneruskan pembayaran kepada Himbara.
| Tahap | Rincian |
|---|---|
| Fasilitas modal gerai | Pinjaman hingga Rp3 miliar |
| Jatuh tempo pertama | September 2026 |
| Pemeriksaan | Verifikasi dan validasi oleh BPKP |
| Pembayaran akhir | Transfer Menteri Keuangan kepada Himbara |
“Setelah validasi verifikasi disampaikan dengan BPKP baru bisa dibayar oleh Menteri Keuangan, baru Menteri Keuangan nanti transfer ke Himbara ya. Jatuh tempo September,” kata Zulkifli Hasan.
Dengan alur tersebut, BPKP menjadi pihak yang memeriksa proses sebelum pembayaran angsuran dilakukan. Pemerintah baru dapat melanjutkan penyaluran dana setelah hasil pemeriksaan tersedia.
Dana Desa Menjadi Sumber Pembayaran
Anggaran Dana Desa disebut sebagai sumber pembiayaan pembayaran kredit dalam APBN. Mekanisme ini berlaku untuk kewajiban angsuran modal Kopdes Merah Putih kepada Himbara.
Penggunaan Dana Desa dalam skema pembayaran menjadi konteks penting karena fasilitas modal berasal dari pinjaman bank BUMN. Dana kredit tersebut diberikan untuk mendukung pembangunan gerai serta kebutuhan operasional yang diperlukan.
Informasi mengenai jadwal angsuran sebelumnya dilaporkan finance.detik.com berdasarkan keterangan Zulkifli Hasan. Tahap validasi BPKP tetap menjadi prasyarat sebelum pembayaran dari Dana Desa diteruskan kepada Himbara.
