Keberhasilan Kopdes Merah Putih tidak cukup diukur dari berdirinya koperasi sebagai lembaga bisnis. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menekankan ukuran yang lebih penting adalah kegiatan ekonomi produktif, peningkatan pendapatan anggota, tata kelola yang kuat, serta bertambahnya kemandirian masyarakat.
Penekanan itu menunjukkan bahwa pengembangan koperasi desa dan kelurahan membutuhkan pengelolaan yang sehat dan profesional. Tanpa tata kelola yang kuat, koperasi dinilai sulit menjalankan peran ekonomi sekaligus memperkuat daya tahan warga.
Profesionalisme Menentukan Dampak di Tingkat Warga
Muzani memandang koperasi dapat menjadi penggerak kebersamaan di lingkungan desa dan kelurahan. Lembaga ini diharapkan membangun kemandirian ekonomi dari tingkat yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat.
Dalam praktiknya, koperasi diarahkan untuk memberi manfaat bagi beragam kelompok produktif. Petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro disebut sebagai pihak yang dapat memperoleh dampak dari penguatan kelembagaan tersebut.
Petani diharapkan dapat meningkatkan posisi tawar dalam kegiatan ekonomi melalui koperasi. Nelayan juga diproyeksikan memperoleh akses pasar yang lebih terbuka apabila pengelolaan koperasi berjalan baik.
Pelaku usaha mikro menjadi kelompok yang diharapkan tumbuh melalui ekosistem koperasi. Selain itu, distribusi kebutuhan pokok dapat dipersingkat agar nilai tambah ekonomi lebih banyak kembali kepada masyarakat.
“Keberhasilan koperasi diukur dari tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tata kelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat,” pungkas Ahmad Muzani.
Menjawab Risiko Ketimpangan Pasar
Menurut Muzani, arah pembangunan ekonomi nasional tidak seharusnya bergantung sepenuhnya pada persaingan bebas. Sistem tersebut berisiko membuat pihak yang telah kuat semakin dominan, sedangkan kelompok lemah semakin sulit mendapat kesempatan.
Atas dasar itu, Kopdes Merah Putih didorong menjadi wadah ekonomi bersama yang dapat memperkuat kelompok-kelompok kecil. Tujuannya ialah memperluas manfaat pembangunan agar tidak terkonsentrasi pada pihak yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar.
Muzani mengaitkan gagasan itu dengan amanat konstitusi mengenai perekonomian yang berasas kekeluargaan. Asas tersebut menjadikan koperasi sebagai instrumen partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan ekonomi.
“Amanat ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh semata-mata diserahkan kepada persaingan bebas yang membuat pihak kuat semakin perkasa, pihak lemah semakin tersisih,” ujar Muzani.
Pernyataan dalam Sidang Tahunan MPR
Pernyataan tersebut disampaikan Muzani dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Detik Finance melansir bahwa ia menempatkan koperasi sebagai bagian dari upaya memperkuat Ekonomi Kerakyatan.
Keterlibatan warga dalam koperasi menjadi unsur penting dalam pendekatan tersebut. Warga diharapkan tidak hanya menikmati hasil pembangunan, tetapi ikut mengambil peran dalam pengelolaan aktivitas ekonomi di lingkungannya.
Dengan demikian, pengembangan Kopdes Merah Putih diarahkan pada hasil yang dapat dirasakan anggota dan masyarakat sekitar. Kegiatan usaha yang produktif, distribusi yang lebih efisien, serta tata kelola yang sehat menjadi bagian dari tujuan penguatannya.
