Kim Jong Un menegaskan Korea Utara tidak akan menyerahkan senjata nuklirnya ketika Korea Selatan kembali mendorong jalan damai di Semenanjung Korea. Penegasan itu menjadi respons yang berlawanan dengan seruan dialog dari Presiden Lee Jae Myung.
Lee ingin mengakhiri konflik berkepanjangan dan mengubah gencatan senjata yang tidak stabil menjadi tatanan perdamaian. Akan tetapi, sikap Pyongyang terhadap nuklir menunjukkan persoalan paling sulit dalam hubungan kedua negara belum berubah.
Denuklirisasi Disebut Sudah Berakhir
Pada September 2025, Kim menyatakan pembahasan tentang denuklirisasi telah “berakhir”. Ia juga memastikan Korea Utara tidak akan pernah melepaskan persenjataan nuklir yang dimilikinya.
Pernyataan itu memperjelas penolakan Pyongyang terhadap gagasan pelucutan nuklir. Bagi Korea Utara, senjata nuklir tetap menjadi bagian dari kebijakan nasional yang akan dipertahankan.
Kim kembali menyampaikan sikap serupa pada Maret 2026 dengan menyatakan negaranya akan memperkuat status sebagai negara nuklir. Status tersebut, menurutnya, bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
| Waktu | Pernyataan Kim Jong Un | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| September 2025 | Denuklirisasi telah “berakhir”. | Senjata nuklir tidak akan diserahkan. |
| Maret 2026 | Status negara nuklir akan diperkuat. | Penguatan kemampuan nuklir terus dilanjutkan. |
Posisi tersebut juga didukung oleh kebijakan dalam negeri Korea Utara. Menurut Viva.co.id, status negara nuklir telah disahkan melalui undang-undang di negara tersebut.
Korea Utara sebelumnya mengesahkan aturan mengenai kebijakan nuklir pada September 2022. Pada September 2023, negara itu memasukkan pasal percepatan pengembangan kekuatan militer nuklir ke dalam konstitusinya.
Lee Dorong Penghentian Ancaman
Di tengah posisi keras Pyongyang, Lee mengajak kedua pihak meninggalkan niat untuk saling mengancam. Ia menilai dialog antar-Korea perlu segera dimulai untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung sangat lama.
Seruan itu disampaikan Lee dalam pidato peringatan ke-81 Hari Kemerdekaan Korea pada Sabtu. Pemerintah Korea Selatan, menurutnya, akan merintis jalan untuk mengubah kondisi gencatan senjata menjadi perdamaian yang lebih tetap.
“Mari kita tinggalkan niat untuk saling mengancam dan mulai melakukan dialog antar-Korea untuk mengakhiri perang yang sangat berlarut-larut ini,” ujar Lee. Ia menyebut pembicaraan dapat menjadi ruang untuk membahas penghentian pengembangan senjata nuklir Korea Utara.
Seoul menempatkan keterlibatan langsung dengan Pyongyang sebagai bagian dari pendekatan perdamaian. Korea Selatan menyatakan akan mengambil peran aktif dalam proses untuk menciptakan hubungan yang lebih stabil di kawasan.
Dampak bagi Kawasan
Lee memandang perdamaian di Semenanjung Korea dapat memberi dampak lebih luas bagi Asia Timur Laut. Ia meyakini hubungan yang lebih damai dapat memperkuat stabilitas dan kerja sama kawasan.
Pemerintah Korea Selatan juga ingin menjadikan perdamaian sebagai langkah menuju tatanan bebas nuklir. Gagasan tersebut diarahkan untuk mengubah permusuhan dan konfrontasi menjadi kemakmuran bersama serta hidup berdampingan secara damai.
Namun, tujuan itu masih berhadapan dengan penegasan Korea Utara untuk memperkuat kemampuan nuklirnya. Jarak antara agenda perdamaian Seoul dan kebijakan Pyongyang membuat penyelesaian status perang tetap menjadi pekerjaan yang kompleks.
