Restrukturisasi kepemilikan TikTok di Amerika Serikat mengubah posisi aplikasi tersebut di perangkat pemerintah federal. Office of Legal Counsel menilai kewajiban penghapusan yang diberlakukan sebelumnya tidak lagi mencakup TikTok versi baru yang beroperasi di negara itu.
Keputusan ini berangkat dari perpindahan mayoritas kepemilikan operasional kepada kelompok investor asal AS pada Januari 2026. ByteDance masih memiliki 19,9% saham, tetapi struktur itu berbeda dari kondisi yang sebelumnya memicu kekhawatiran Kongres dan pemerintah AS.
Pendapat Hukum Terbit Setelah Restrukturisasi
Office of Legal Counsel, unit di bawah Departemen Kehakiman AS, menerbitkan pendapat hukum setebal 12 halaman pada Kamis, 16 Juli 2026. Dokumen tersebut disampaikan kepada wakil penasihat hukum presiden enam bulan sesudah restrukturisasi operasional TikTok selesai.
Menurut pendapat itu, ketentuan penghapusan aplikasi dari perangkat pemerintah federal tidak dapat langsung diterapkan kepada versi TikTok yang telah direstrukturisasi. Dasarnya adalah perubahan karakteristik kepemilikan yang menjadi fokus aturan sebelumnya.
Office of Legal Counsel menyatakan, “Kongres hanya melarang versi TikTok yang memiliki karakteristik kepemilikan yang sama dan menjadi sumber kekhawatiran sebelumnya.” Pernyataan itu menegaskan bahwa sasaran larangan lama adalah TikTok dengan struktur kepemilikan terdahulu.
Penilaian hukum tersebut tidak berarti seluruh pembatasan terhadap TikTok berakhir. Setiap lembaga federal tetap berwenang membuat aturan penggunaan aplikasi pada perangkat kerja yang berada dalam pengelolaannya.
Tidak Menjamin Akses di Seluruh Perangkat Dinas
Departemen Kehakiman AS menegaskan kebijakan internal instansi dapat tetap melarang atau membatasi TikTok. Pertimbangan lembaga dapat mencakup pengelolaan tenaga kerja, produktivitas, dan kebutuhan kebijakan internal.
Dengan kondisi ini, penggunaan TikTok pada perangkat dinas tidak akan selalu sama di seluruh pemerintahan federal. Sebuah instansi dapat tetap menerapkan pembatasan yang lebih ketat meskipun kewajiban penghapusan berdasarkan aturan lama telah dinilai tidak berlaku.
| Waktu | Perubahan Penting |
|---|---|
| Akhir 2022 | Kongres mengesahkan larangan bipartisan atas TikTok di perangkat pemerintah federal. |
| 2024 | Kongres membuat aturan yang dapat menghentikan TikTok jika ByteDance tidak melepas kepemilikan di AS. |
| Januari 2026 | Investor asal AS mengambil mayoritas kepemilikan operasional TikTok di Amerika Serikat. |
| 16 Juli 2026 | Office of Legal Counsel mengecualikan TikTok versi baru dari kewajiban penghapusan lama. |
Aturan Lama Dibuat untuk Mengatasi Risiko Keamanan
Kongres pertama kali mengesahkan aturan bipartisan pada akhir 2022 untuk seluruh lembaga di bawah cabang eksekutif. Ketentuan itu mewajibkan penghapusan TikTok dari perangkat pemerintah federal.
Ruang lingkup aturan tersebut juga meliputi aplikasi atau layanan penerus yang dikembangkan maupun disediakan oleh ByteDance atau entitas miliknya. Kebijakan itu diambil saat pengawasan pemerintah AS terhadap TikTok terus meningkat.
Kekhawatiran utama pemerintah AS terkait kemungkinan data pemerintah yang sensitif dapat diakses pihak-pihak di China melalui aplikasi tersebut. Isu ini kemudian berkembang dari pembatasan perangkat dinas menjadi ancaman terhadap kelangsungan operasi TikTok secara nasional.
Pada 2024, Kongres mengesahkan undang-undang yang dalam praktiknya dapat menghentikan TikTok beroperasi di Amerika Serikat apabila ByteDance tidak melepaskan kepemilikan operasional. Ketentuan itu mendorong proses perundingan untuk mengubah struktur pengelolaan TikTok di AS.
Penegakan Sempat Ditunda
Sehari sebelum undang-undang 2024 mulai berlaku, Presiden Donald Trump menginstruksikan Departemen Kehakiman AS agar tidak menegakkan aturan tersebut. Pemerintahannya saat itu sedang menyelesaikan kesepakatan restrukturisasi kepemilikan TikTok di Amerika Serikat.
Kesepakatan itu akhirnya rampung pada Januari 2026 dan menghasilkan komposisi kepemilikan baru. Pendapat hukum yang terbit sesudahnya menempatkan TikTok versi restrukturisasi di luar jangkauan kewajiban penghapusan lama, sementara keputusan penggunaan di perangkat dinas tetap dapat ditetapkan oleh setiap lembaga federal.
