Rata-rata gaji dosen di Indonesia disebut berada di kisaran Rp 3,36 juta per bulan. Angka yang disampaikan Asosiasi Dosen Indonesia itu menyoroti persoalan kesejahteraan akademisi di tengah anggaran pendidikan APBN 2026 yang mencapai Rp 757,8 triliun.
Masalah penghasilan dosen tidak hanya berkaitan dengan hubungan kerja. Kondisi tersebut juga terhubung dengan mutu pendidikan tinggi, produktivitas riset, inovasi nasional, dan daya saing Indonesia di masa depan.
Perkara standar penghasilan di Mahkamah Konstitusi
Menurut Kompas.com, Asosiasi Dosen Indonesia mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pengujian itu berjalan dalam perkara Nomor 272/PUU-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi.
Organisasi tersebut mendorong kepastian tafsir mengenai standar penghasilan dosen. Usulan standar gaji pokok diposisikan sebagai bagian dari perlindungan martabat profesi akademik dan hak atas penghidupan layak.
Dosen tetap yayasan di sejumlah perguruan tinggi swasta menghadapi situasi yang beragam. Perbedaan remunerasi, akses dana riset, pengembangan akademik, dan mobilitas internasional masih terlihat dibandingkan sebagian dosen di perguruan tinggi negeri.
Tuntutan terhadap dosen juga terus bertambah dari waktu ke waktu. Studi doktoral, publikasi internasional, hibah riset, pemeringkatan kampus, dan hilirisasi inovasi menjadi bagian dari standar profesional yang harus dipenuhi.
| Aspek | Guru | Dosen |
|---|---|---|
| Tantangan utama | Status non-ASN dan kesenjangan pendapatan | Remunerasi dan akses dana riset |
| Tuntutan profesi | Digital, AI, asesmen data, pelaporan | Publikasi, doktoral, hibah, inovasi |
Guru menghadapi tekanan yang serupa
Sebanyak Rp 274,7 triliun dari anggaran pendidikan dialokasikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Cakupannya meliputi tunjangan profesi guru ASN, guru non-ASN, dan dosen non-PNS.
Pemerintah telah mengangkat hampir satu juta guru honorer menjadi ASN PPPK dalam lima tahun terakhir. Namun, ratusan ribu guru non-ASN masih menunggu kepastian status kepegawaian.
Guru juga menghadapi perluasan tanggung jawab di dalam dan luar kelas. Mereka dituntut menguasai pembelajaran digital, kecerdasan artifisial, pendidikan inklusif, asesmen berbasis data, serta berbagai pelaporan.
Di sejumlah sekolah swasta, penghasilan guru bergantung pada kemampuan keuangan penyelenggara pendidikan. Sebagian guru masih perlu mencari pekerjaan tambahan, sementara beban administrasi dapat mengurangi waktu untuk menyiapkan pembelajaran.
Anggaran besar dan investasi pada manusia
Anggaran pendidikan Rp 757,8 triliun dalam APBN 2026 disebut sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah. Besaran belanja itu akan lebih bermakna apabila mampu memperkuat kepastian penghasilan, karier, dan lingkungan kerja pendidik.
Eric A. Hanushek dan Ludger Woessmann dalam The Knowledge Capital of Nations menilai kualitas guru berperan penting terhadap mutu pembelajaran. Faktor tersebut juga berkaitan dengan produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Teori human capital Gary S. Becker menempatkan investasi pada manusia sebagai sumber manfaat ekonomi serta sosial. Dalam konteks pendidikan, kualitas hasil belajar akan sulit dipisahkan dari dukungan yang diterima guru dan dosen.
OECD dalam Education at a Glance 2024 melaporkan pendapatan guru di negara anggotanya rata-rata berada pada 81 hingga 88 persen dibandingkan pekerja lain berpendidikan setara. Sebanyak 18 dari 21 negara dengan data juga mengalami kekurangan guru pada awal tahun ajaran 2022/2023.
Finlandia menekankan seleksi ketat, pendidikan magister, dan otonomi profesional guru, sedangkan Singapura membangun jalur pengembangan kompetensi sepanjang hayat. Indonesia dapat mempersempit kesenjangan antarkategori pendidik melalui peta jalan kesejahteraan, dukungan studi lanjut, dana riset, dan penyederhanaan administrasi.
