Target dividen bersih BUMN Rp200 triliun pada 2026 akan menjadi ujian bagi agenda efisiensi perusahaan negara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan angka itu tercapai tanpa suntikan Penyertaan Modal Negara atau PMN.
Sasaran tersebut jauh melampaui posisi 2024 ketika setoran bersih BUMN tercatat Rp53 triliun. Kenaikan ini diharapkan bersumber dari penguatan laba dan pembenahan pengelolaan, bukan dari tambahan modal pemerintah.
Pengelolaan BUMN Menjadi Sorotan
Prabowo menilai tata kelola manajemen dan efisiensi operasional berperan dalam perbaikan kinerja finansial BUMN. Pembenahan sistem internal disebut membantu perusahaan negara meningkatkan laba sekaligus setoran kepada negara.
Ia secara khusus mengapresiasi pimpinan serta manajemen Danantara. Menurut Prabowo, lembaga itu memiliki peran penting dalam pembenahan pengelolaan aset BUMN dan dorongan terhadap efisiensi.
“Sekali lagi saya apresiasi manajemen dan pimpinan Danantara. Saya kira pantas pimpinan Danantara mendapat bintang kehormatan di suasana kemerdekaan ini,” kata Prabowo.
Apresiasi tersebut menempatkan target dividen sebagai tolok ukur nyata dari pembenahan manajemen. Capaian pada 2026 akan memperlihatkan apakah perbaikan pengelolaan aset dapat menghasilkan penerimaan bersih yang berkelanjutan.
Dividen Bersih Berbeda dari Dividen Tercatat
Penghitungan yang digunakan pemerintah tidak berhenti pada nilai dividen yang dibukukan BUMN. Dividen bersih diperoleh setelah nilai dividen dikurangi PMN yang diterima perusahaan negara dari APBN.
Prabowo menegaskan proyeksi Rp200 triliun pada 2026 berlangsung tanpa PMN. “Dividen BUMN di 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai Rp 200 triliun tanpa ada PMN,” ujarnya, seperti dilansir Detik Finance pada Jumat (14/8/2026).
| Tahun | Laba BUMN | Dividen | Dividen Bersih |
|---|---|---|---|
| 2024 | Rp186 triliun | Rp85,5 triliun | Rp53 triliun |
| 2025 | Rp326 triliun | Rp142,3 triliun | Rp138 triliun |
| 2026 | — | — | Target Rp200 triliun |
Selisih PMN Menyusut pada 2025
Pada 2024, BUMN mencatat laba Rp186 triliun dan dividen Rp85,5 triliun. Setelah dikurangi PMN, setoran bersih kepada negara menjadi Rp53 triliun.
Artinya, terdapat selisih Rp32,5 triliun antara dividen tercatat dan dividen bersih pada tahun tersebut. Selisih itu menunjukkan pengaruh PMN yang besar terhadap nilai kontribusi bersih.
Pada 2025, laba BUMN meningkat menjadi Rp326 triliun dan dividen tercatat Rp142,3 triliun. Dividen bersihnya mencapai Rp138 triliun, sehingga selisihnya jauh lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya.
Perubahan ini menjadi dasar optimisme pemerintah terhadap target 2026. Prabowo menyebut kenaikan dari Rp53 triliun pada 2024 ke Rp200 triliun pada 2026 dapat dipandang hampir empat kali lebih besar.
Target Penerimaan yang Lebih Mandiri
“Artinya dari 2024 ke 2026 naik dari Rp 53 triliun ke Rp 200 triliun, atau bisa dikatakan 4 kali lebih besar. 400% meningkatnya tanpa PMN,” kata Prabowo. Pernyataan itu menekankan harapan agar kontribusi BUMN semakin mandiri dari dukungan modal negara.
Target tersebut tidak hanya menuntut pertumbuhan laba, tetapi juga konsistensi dalam mengubah laba menjadi dividen yang dapat disetorkan. Efisiensi operasional dan tata kelola akan menjadi unsur penting dalam pencapaian sasaran Rp200 triliun pada 2026.
Dengan proyeksi tanpa PMN, hasil akhir target itu akan menjadi indikator langsung atas efektivitas pembenahan BUMN. Besarnya setoran bersih akan menunjukkan sejauh mana perusahaan negara mampu memperkuat penerimaan negara dari kinerja usahanya sendiri.
