Nilai APBN Indonesia telah meningkat dari Rp 197 triliun pada 2000 menjadi Rp 3.842 triliun pada 2026. Dalam rancangan APBN 2027, belanja negara bahkan diproyeksikan mendekati Rp 4.000 triliun.
Kenaikan besar itu membuat arah pemanfaatan anggaran menjadi perhatian DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani menilai dana negara harus benar-benar menjawab kebutuhan dan program prioritas rakyat.
Puan menyampaikan proyeksi tersebut saat Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan APBN 2027 dalam agenda anggaran negara.
Perubahan Skala Anggaran Negara
Dalam satu dekade setelah 2000, nilai APBN naik menjadi Rp 1.126 triliun pada 2010. Menurut perbandingan yang disampaikan Puan, jumlah tersebut hampir enam kali lipat dari nilai APBN tahun 2000.
| Tahun | Besaran APBN/Belanja Negara | Perkembangan |
|---|---|---|
| 2000 | Rp 197 triliun | Dasar perbandingan |
| 2010 | Rp 1.126 triliun | Hampir 6 kali lipat dalam 10 tahun |
| 2026 | Rp 3.842 triliun | Hampir 20 kali lipat dibanding 2000 |
APBN 2026 yang mencapai Rp 3.842 triliun berarti hampir 20 kali lipat lebih besar dibandingkan tahun 2000. Proyeksi belanja 2027 memperlihatkan kelanjutan peningkatan skala tersebut.
“APBN Tahun 2027, yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja Rp 4.000-an triliun,” ujar Puan. Ia menyebut angka tersebut sangat besar, bahkan sulit dibayangkan dalam ukuran keseharian.
Belanja Harus Tepat Sasaran
Besaran anggaran, menurut Puan, tidak hanya berkaitan dengan jumlah dana yang tersedia. Penyusunan APBN 2027 juga merupakan pilihan politik dalam menentukan penggunaan sumber daya negara.
DPR RI menyiapkan empat rujukan untuk pembahasan anggaran. Rujukan itu meliputi penghimpunan pendapatan yang adil, belanja berkualitas dan tepat sasaran, pengelolaan utang yang terukur, serta transfer ke daerah yang menguatkan pelayanan publik.
Belanja negara diharapkan mengarah pada kedaulatan pangan dan kemandirian energi serta air. Pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, perumahan, ekonomi kerakyatan, dan penurunan angka kemiskinan juga masuk dalam sektor prioritas.
Rangkaian prioritas itu menuntut program pemerintah tidak sekadar menyerap anggaran. Dana yang dialokasikan perlu menghadirkan peluang hidup yang lebih baik bagi masyarakat.
Menjaga Kepentingan Generasi Berikutnya
Puan mengingatkan bahwa kebijakan fiskal harus mempertimbangkan konsekuensinya bagi masa depan. Perhatian tersebut terutama relevan dalam pengelolaan utang negara yang perlu dijaga secara terukur.
“Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang,” kata Puan. Karena itu, peningkatan belanja perlu berjalan bersama tanggung jawab menjaga keberlanjutan anggaran.
Ukuran utama keberhasilan anggaran tetap berada pada manfaat yang diterima rakyat. Puan menegaskan kebijakan, program, dan anggaran harus mampu membuka jalan bagi masyarakat untuk hidup lebih baik.
Pembahasan Belanja Negara 2027 akan menentukan apakah proyeksi anggaran yang mendekati Rp 4.000 triliun dapat diterjemahkan ke dalam pelayanan publik yang lebih kuat. Arah belanja juga akan menunjukkan sejauh mana prioritas pembangunan dijalankan tanpa mengabaikan kepentingan generasi mendatang.
