Kebijakan efisiensi anggaran memunculkan kekhawatiran di kalangan pemerintah kabupaten karena layanan dasar berisiko ikut tertekan. Para bupati meminta penghematan belanja tetap memberi ruang bagi daerah untuk melanjutkan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi tiga bidang yang secara khusus disorot dalam aspirasi tersebut. Pemerintah kabupaten menilai keseimbangan antara efisiensi fiskal dan kebutuhan warga perlu dijaga dalam kebijakan anggaran.
Permintaan itu disampaikan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI dalam dialog dengan pimpinan DPR RI. Pertemuan berlangsung di Gedung Nusantara III, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan parlemen hadir untuk mendengar langsung suara para kepala daerah. Ia menyebut masukan bupati penting bagi upaya mendorong kebijakan anggaran yang mendukung percepatan pembangunan daerah.
“Kami di DPR RI hadir untuk mendengar langsung suara para Bupati. Aspirasi dari APKASI hari ini menjadi masukan penting bagi kami untuk terus mendorong kebijakan anggaran yang berpihak pada percepatan pembangunan daerah,” ujar Cucun.
Sinergi Pusat dan Daerah
Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi menekankan perlunya sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan fiskal. Menurutnya, kebijakan fiskal perlu dirancang agar tidak menghambat kualitas pelayanan publik di kabupaten.
“Kami mengapresiasi ruang dialog yang diberikan pimpinan DPR RI hari ini. APKASI berharap kebijakan efisiensi anggaran ke depan tetap memberi ruang bagi daerah untuk menjaga kualitas layanan dasar bagi masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur,” kata Bursah.
Dialog itu juga menjadi saluran bagi pemerintah kabupaten untuk menyampaikan persoalan tata kelola daerah. Menurut laporan Suara.com, masukan yang dibawa para bupati tidak terbatas pada kebutuhan anggaran.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan hasil pembicaraan akan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. DPR RI berharap pelaksanaan efisiensi tetap sejalan dengan kebutuhan pembangunan di berbagai daerah.
Pimpinan DPR juga menyatakan komitmen untuk bergandengan tangan dengan pemerintah dalam mencari solusi bagi perkembangan kabupaten. Arah kebijakan anggaran diharapkan tetap optimal tanpa mengesampingkan kepentingan daerah.
Daftar Kepala Daerah yang Hadir
Sejumlah kepala daerah menghadiri dialog untuk membawa perspektif dari wilayah masing-masing. Kehadiran mereka menunjukkan isu efisiensi anggaran memiliki dampak yang dirasakan langsung di tingkat kabupaten.
| Nama | Jabatan/Daerah |
|---|---|
| Dr H Arief Rohman | Bupati |
| Radityo Egi Pratama | Bupati Lampung Selatan |
| Joune J.E. Ganda | Bupati Minahasa Utara |
| Bursah Zarnubi | Bupati Lahat |
| Dr. H. M. Dadang Supriatna | Bupati Bandung |
| Witiarso Utomo | Bupati Jepara |
| H. Ischak Maulana Rohman | Bupati Tegal |
| Jon Firman Pandu | Bupati Solok |
| Ella Nuryamah | Bupati Lampung Timur |
Selain kepala daerah, jajaran pengurus APKASI turut mengikuti pertemuan bersama pimpinan parlemen. Forum tersebut memberi kesempatan bagi kabupaten untuk mengemukakan kebutuhan pembangunan secara langsung.
DPR RI akan menggunakan hasil dialog itu sebagai bahan komunikasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat. Pembahasan diarahkan agar efisiensi anggaran tetap mendukung kemajuan daerah dan keberlanjutan pelayanan masyarakat.
