Pembangunan kompleks yudikatif dan legislatif di IKN terus dikebut ketika biaya penggunaan alat berat meningkat akibat harga solar industri. Otorita Ibu Kota Nusantara tetap memasang target akhir 2027 untuk penyelesaian kawasan strategis tersebut.
Tekanan terbesar muncul dari kebutuhan energi proyek konstruksi dan logistik di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Harga solar industri yang sebelumnya sekitar Rp12.500 per liter dilaporkan meningkat ke kisaran Rp20.000 per liter.
Lonjakan Solar Menjadi Risiko Operasional
Harga solar industri pada periode tertentu bahkan berada di rentang Rp28.000 hingga Rp30.000 per liter. Perubahan harga ini berdampak langsung pada pengoperasian alat berat yang dibutuhkan dalam pembangunan IKN.
Menurut data Asosiasi Kontraktor Indonesia, harga solar industri meningkat 41,52 persen per 1 Juli 2026. Kenaikan tersebut berlangsung setelah harga minyak mentah naik 37,41 persen sejak akhir Februari 2026 di tengah dinamika geopolitik global.
Penyedia logistik dan pelaksana proyek telah merasakan kenaikan biaya energi itu. Sony Alisa, Pejabat Pembuat Komitmen E.4 OIKN, menyatakan keluhan mengenai penyesuaian biaya tengah dibahas bersama pimpinan OIKN.
Target 40 Persen untuk Kawasan Peradilan
Kawasan yudikatif dirancang untuk Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Plaza Keadilan, dan Masjid Kawasan. OIKN menargetkan realisasi fisik kawasan ini mencapai 40 persen hingga penghujung 2026.
Dua paket utama di kawasan tersebut masih mencatat kemajuan awal pekerjaan. Tahapan struktur, topping off, penyelesaian arsitektural, lanskap, dan interior akan dipercepat.
| Paket Pekerjaan | Nilai Kontrak | Realisasi atau Progres |
|---|---|---|
| Gedung Mahkamah Agung | Rp1,4 triliun | 12,5 persen dalam 8 bulan |
| MK, KY, dan Masjid Kawasan | Rp1,65 triliun | 12,41 persen |
“Ini sekarang kan target tahun ini mudah-mudahan kita bisa mencapai 40% ya,” kata Sony Alisa. Ia juga menyebut bangunan perlu ditempati dan dirawat secara berkala agar ketahanan struktur jangka panjang tetap terjaga.
Parlemen IKN Bernilai Rp8,24 Triliun
Kawasan legislatif mencakup gedung DPR, MPR, DPD, serta Gedung Sidang Paripurna. Lima paket pengerjaan di area ini memiliki total nilai kontrak Rp8,24 triliun.
Gedung DPR 2 memiliki nilai kontrak Rp1,96 triliun, tertinggi di antara lima paket yang dibangun. Namun, kemajuan fisiknya masih 9,927 persen, menunjukkan proyek secara keseluruhan masih berada pada tahap awal.
| Paket Pekerjaan | Nilai Kontrak | Progres |
|---|---|---|
| Gedung Sidang Paripurna | Rp1,24 triliun | 12,147 persen |
| Gedung DPR 1 | Rp1,84 triliun | 11,029 persen |
| Gedung DPR 2 | Rp1,96 triliun | 9,927 persen |
| Gedung DPD | Rp1,48 triliun | 9,404 persen |
| Gedung MPR | Rp1,70 triliun | 10,559 persen |
Pejabat Pembuat Komitmen E.3 OIKN Alfrits Steeve Willy Makalew menyatakan seluruh pekerjaan legislatif dijadwalkan selesai pada 23 Desember 2027. “Kita akan membangun ini sampai dengan 23 Desember 2027. Insyaallah 23 Desember 2027 sudah selesai,” kata Alfrits.
Fasilitas tersebut disiapkan sebagai pusat kerja lembaga perwakilan di ibu kota baru. OIKN tetap menjalankan paket kontrak pembangunan sambil membahas dampak kenaikan biaya energi terhadap pelaksanaan pekerjaan.
Keberlanjutan proyek akan bergantung pada percepatan tahapan konstruksi tanpa mengabaikan kebutuhan perawatan bangunan dalam jangka panjang. Target akhir 2027 tetap menjadi acuan penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif.
