BI Soroti Dana Jangka Panjang, Sukuk Korporasi Baru Berada di Kisaran Rp95 Triliun

Kebutuhan pendanaan jangka panjang menjadi titik penting dalam upaya menjadikan pembiayaan syariah sebagai penopang ekspansi korporasi. Bank Indonesia melihat perusahaan memerlukan struktur pembiayaan yang selaras dengan rencana investasi dan pengembangan bisnis.

Di tengah kebutuhan tersebut, nilai outstanding sukuk korporasi berada di kisaran Rp95 triliun. Instrumen ini menunjukkan adanya jalur pendanaan syariah bagi perusahaan di luar pembiayaan perbankan.

Kepala Badan Ekonomi Syariah Kadin Indonesia, Titi Khoiriah, menyebut korporasi membutuhkan skema dana yang sesuai dengan tahap pertumbuhan usaha. Pembiayaan berjangka panjang dinilai penting agar rencana ekspansi dapat berjalan dengan ukuran yang lebih jelas.

“Korporasi membutuhkan pembiayaan berjangka panjang dengan struktur yang sesuai dengan kebutuhan ekspansi,” kata Titi Khoiriah. Pernyataan itu menggarisbawahi pentingnya kecocokan antara kebutuhan usaha dan desain pembiayaan.

Pembiayaan Bank Terus Bertumbuh

Hingga Juni 2026, pembiayaan perbankan syariah telah mencapai Rp720 triliun. Nilai itu tumbuh 11,43 persen secara tahunan dan memperlihatkan peluang penguatan pembiayaan syariah di sektor usaha.

Bank Indonesia mendorong pembiayaan syariah agar tidak hanya menopang kebutuhan modal perusahaan. Instrumen ini juga diharapkan memperbesar kontribusi industri halal serta keuangan syariah terhadap perekonomian nasional.

IndikatorNilaiPertumbuhan tahunan
Pembiayaan perbankan syariahRp720 triliun11,43%
Dana Pihak KetigaRp816 triliun13,13%
Outstanding sukuk korporasiSekitar Rp95 triliun
Rantai pasok halal5,5%

Likuiditas perbankan syariah juga menguat melalui Dana Pihak Ketiga yang mencapai Rp816 triliun hingga Juni 2026. Penghimpunan dana tersebut tumbuh 13,13 persen secara tahunan.

Di sektor riil, rantai pasok halal tumbuh 5,5 persen pada periode yang sama. BI menilai keterhubungan industri halal dan keuangan syariah perlu diperkuat untuk memenuhi kebutuhan pendanaan perusahaan.

Target Menjadi Pilihan Strategis

Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia, Destry Damayanti, menilai pembiayaan syariah harus mampu bersaing sebagai opsi pembiayaan dunia usaha. Ia mendorong agar instrumen tersebut menjadi pilihan strategis bagi investasi dan ekspansi korporasi.

“Pembiayaan syariah perlu menjadi pilihan strategis dan kompetitif bagi investasi dan ekspansi korporasi,” ujar Destry Damayanti. Pernyataan itu disampaikan dalam agenda yang dilansir Investor Daily pada 12 Agustus 2026.

Untuk mencapai sasaran tersebut, BI menekankan pembangunan pipeline pembiayaan yang bankable, terukur, dan berkelanjutan. Pipeline itu perlu ditopang pendalaman pasar keuangan syariah dan fungsi intermediasi yang lebih kuat.

Destry menyatakan kolaborasi diperlukan antara korporasi, industri keuangan syariah, regulator, kementerian atau lembaga, dan asosiasi. Penguatan kapasitas serta inovasi instrumen juga perlu berjalan bersama pembenahan tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pemantauan.

Rantai Pasok Turut Dibiayai

Wakil Direktur Utama Bank Syariah Indonesia sekaligus Ketua Hubungan Bisnis Asosiasi Bank Syariah Indonesia, Bob Tyasika Ananta, memandang pembiayaan perlu menggunakan pendekatan ekosistem. Bank syariah tidak cukup hanya mendanai korporasi, melainkan juga perlu menghubungkan perusahaan dengan pelaku usaha dalam rantai pasok.

Keterhubungan tersebut dapat membuka penyaluran pembiayaan modal kerja pada berbagai lapisan usaha. Dengan pola ini, korporasi tidak dipandang sebagai penerima dana yang berdiri sendiri.

BI telah mempertemukan 20 Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan 51 korporasi melalui kegiatan pertemuan bisnis. Program Bulan Pembiayaan Syariah dan Percepatan Intermediasi Indonesia juga dijalankan untuk mempercepat aliran dana syariah ke sektor riil.

Baca Juga