Transfer ke Daerah masih menjadi salah satu penopang terbesar anggaran pemerintah daerah pada 2026, dengan nilai Rp 725,2 triliun dari total anggaran daerah Rp 1.153,9 triliun. Ketergantungan itu kembali terlihat ketika pemerintah menambahkan Rp 18,9 triliun untuk membantu daerah membayar belanja pegawai dan gaji PPPK.
Dukungan tambahan ditujukan terutama kepada daerah dengan kondisi fiskal rendah. Pemerintah mengambil langkah ini karena sebagian daerah masih kesulitan memenuhi kewajiban rutin kepada aparatur dari kemampuan pembiayaan yang tersedia.
| Komponen Anggaran Daerah 2026 | Nilai | Fungsi |
|---|---|---|
| Total anggaran daerah | Rp 1.153,9 triliun | Postur APBD 2026 |
| Transfer ke Daerah | Rp 725,2 triliun | Dukungan pemerintah pusat |
| Target Pendapatan Asli Daerah | Rp 428,9 triliun | Target penerimaan daerah |
| Tambahan anggaran | Rp 18,9 triliun | Bantuan belanja pegawai |
Dukungan khusus bagi daerah berfiskal rendah
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut tambahan anggaran tersebut diberikan atas arahan Presiden melalui Menteri Keuangan pada 5 Agustus 2026. Dana itu diprioritaskan untuk daerah yang terbebani kebutuhan belanja pegawai dan mempunyai ruang fiskal terbatas.
“Tambahan-tambahan anggaran tadi juga diberikan, terutama yang terakhir 5 Agustus 2026, dari Bapak Presiden melalui Menteri Keuangan sebanyak Rp 18,9 triliun itu digunakan terutama untuk membantu daerah yang belanja pegawai,” ujar Tito.
Keterangan itu disampaikan dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. Tito menempatkan pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagai salah satu persoalan yang paling menekan anggaran sejumlah daerah.
Menurut dia, sebagian besar persoalan pembayaran belanja pegawai diperkirakan dapat diatasi melalui tambahan dukungan tersebut. Meski demikian, pemerintah pusat masih mengevaluasi 26 daerah yang tetap dinilai memiliki masalah pembiayaan.
Pendapatan dan belanja bergerak berbeda
Hingga 31 Juli 2026, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 606,8 triliun. Capaian ini berada di bawah realisasi periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 691,8 triliun.
Di sisi lain, realisasi belanja daerah tercatat Rp 538,6 triliun atau 42,5 persen hingga akhir Juli 2026. Persentasenya lebih tinggi daripada realisasi belanja pada periode sama tahun sebelumnya yang mencapai 41,7 persen.
Perkembangan tersebut menjadi konteks penting bagi kebijakan penambahan dana pusat. Saat pendapatan daerah belum menyamai capaian sebelumnya, kebutuhan membiayai aparatur tetap harus dipenuhi sesuai kewajiban anggaran.
Tambahan TKD senilai Rp 18,9 triliun diposisikan untuk membantu daerah yang paling rentan terhadap tekanan fiskal. Evaluasi terhadap 26 daerah akan menentukan wilayah yang masih memerlukan perhatian dalam pemenuhan pembayaran PPPK dan belanja pegawai.
