Perubahan kebiasaan warga menjadi kunci yang didorong Jawa Tengah untuk menghadapi beban sampah perkotaan. Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno meminta pengurangan produksi sampah dan pemilahan dilakukan sebelum limbah mencapai fasilitas pemrosesan akhir.
Pesan tersebut muncul karena kota menghadapi kepadatan penduduk dan keterbatasan lahan secara bersamaan. Ketika sampah sudah menumpuk di hilir, pilihan penanganan pemerintah kota menjadi semakin terbatas.
Sumarno menilai penyelesaian masalah tidak cukup dengan memperkuat penanganan di tempat pemrosesan akhir. Kebijakan perlu menyasar rumah, tempat usaha, dan berbagai sumber kegiatan yang menghasilkan sampah setiap hari.
“Pekerjaan rumahnya adalah bagaimana kita menyadarkan masyarakat di hulunya, mengurangi produksi sampah dan memilahnya,” ujar Sumarno. Ia menyampaikan pernyataan itu saat mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam Rapat Koordinasi Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia.
Rapat koordinasi berlangsung di Wahid Prime, Kota Salatiga, Kamis, 23 Juli 2026. Pertemuan tersebut membahas arah kerja pemerintah kota anggota Komwil III Apeksi setelah Rakernas XVIII Apeksi 2026 di Medan.
Sampah Bukan Semata Urusan Hilir
Pengurangan sampah sejak dari sumber dapat menekan volume limbah yang dikirim ke fasilitas pengolahan akhir. Pemilahan juga diperlukan agar tidak seluruh sampah berubah menjadi residu.
Dalam pendekatan ini, masyarakat menjadi bagian utama dari penyelesaian persoalan lingkungan. Pemerintah kota diharapkan membangun edukasi publik yang membuat kebiasaan mengurangi dan memilah sampah dapat dilakukan sejak awal.
Sumarno mendorong agar Pengelolaan Sampah Perkotaan ditempatkan sebagai prioritas kebijakan daerah. Dorongan itu didasarkan pada karakter kota yang memiliki keterbatasan ruang lebih besar dibandingkan wilayah kabupaten.
Empat Fokus Program Komwil III Apeksi
Ketua Komwil III Apeksi Muhammad Farhan menyatakan rakor itu menjadi tindak lanjut sepuluh rekomendasi strategis dari Rakernas XVIII Apeksi 2026. Rekomendasi tersebut akan dikawal oleh pemerintah kota yang tergabung dalam komisariat wilayah.
| Fokus Program Komwil III Apeksi 2026 | Ruang Lingkup |
|---|---|
| Ketahanan iklim dan perkotaan | Penguatan ketahanan kota dalam menghadapi persoalan lingkungan |
| Tata kelola dan reformasi fiskal | Pembenahan pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah |
| Pengembangan kapasitas | Peningkatan kemampuan pemerintah daerah |
| Peran pemuda dan inovasi | Penguatan keterlibatan pemuda dalam pembaruan |
Selain isu lingkungan, rekomendasi tersebut mencakup penguatan kapasitas fiskal, reformasi keuangan daerah, penataan ruang, dan kerja sama antardaerah. Penguatan advokasi hukum serta kepastian regulasi juga termasuk agenda yang dibahas.
Farhan yang juga Wali Kota Bandung mengajak seluruh anggota Komwil III Apeksi mengubah rekomendasi menjadi kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Hal itu menempatkan kerja sama pemerintah kota sebagai bagian penting dari pelaksanaan agenda bersama.
Kota-kota, menurut Sumarno, juga berperan strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya. Kemajuan kawasan perkotaan dinilai dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Meski demikian, pemerintah kota harus menghadapi tantangan kapasitas fiskal dan kebutuhan mengoptimalkan pendapatan daerah. Pengelolaan sampah, pembangunan ekonomi, dan pembenahan tata kelola perlu dijalankan dalam arah kebijakan yang saling mendukung.
Penekanan pada perubahan perilaku warga menunjukkan bahwa pengelolaan sampah dimulai jauh sebelum limbah dibawa keluar dari rumah atau tempat usaha. Dengan langkah dari hulu, beban yang diterima fasilitas akhir diharapkan dapat ditekan.
