Bantuan pangan, dukungan pendidikan tinggi, perlindungan pekerja, hingga subsidi usaha masuk dalam rencana anggaran perlindungan sosial pemerintah. Total dana yang disiapkan mencapai Rp 549,9 triliun untuk tahun depan.
Anggaran tersebut meningkat 8,2% dan mencakup sejumlah kebutuhan masyarakat dalam kondisi yang berbeda. Pemerintah memasukkan bantuan sosial, subsidi BBM, penanganan bencana, serta program bagi pekerja dan pelaku usaha.
Belanja untuk Berbagai Kelompok Masyarakat
Bantuan sembako tercantum sebagai dukungan untuk kebutuhan pangan. Program Keluarga Harapan juga tetap menjadi salah satu komponen perlindungan sosial yang akan dibiayai.
Pekerja yang kehilangan pekerjaan menjadi kelompok lain yang diperhatikan melalui iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Pemerintah turut menyiapkan pembiayaan untuk kebutuhan penanganan bencana.
Di sektor pendidikan, KIP Kuliah masuk dalam paket belanja yang dipaparkan pemerintah. Subsidi KUR juga disiapkan sebagai dukungan terhadap Kredit Usaha Rakyat.
| Program | Bidang Dukungan |
|---|---|
| PKH | Perlindungan sosial |
| Sembako | Kebutuhan pangan |
| Iuran JKP | Pekerja yang kehilangan pekerjaan |
| Penanganan bencana | Respons bencana |
| Subsidi BBM | Bahan bakar minyak |
| KIP Kuliah | Pendidikan tinggi |
| Subsidi KUR | Kredit Usaha Rakyat |
Subsidi BBM turut dicantumkan dalam belanja perlindungan sosial yang akan dilanjutkan. Dengan susunan itu, paket anggaran mencakup bantuan langsung, subsidi, perlindungan tenaga kerja, pendidikan, dan pembiayaan usaha.
Disampaikan dalam Pembahasan RAPBN 2027
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rencana tersebut saat konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2027. Acara itu digelar di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Menurut Airlangga, seluruh pos yang disebut menjadi bagian dari kelanjutan program perlindungan sosial pemerintah. “Pemerintah melanjutkan program perlindungan sosial sebesar Rp 549,9 triliun terdiri dari PKH, sembako, iuran JKP, penanganan bencana, subsidi BBM, KIP Kuliah, dan subsidi KUR,” ujarnya.
Selain besaran dana, pemerintah juga menyoroti ketepatan data penerima bantuan sosial. Hal itu berkaitan dengan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 oleh BPS.
Airlangga menyebut sensus ekonomi tersebut akan menjadi dasar pembaruan atau re-basing produk domestik bruto pada periode berikutnya. Data yang akurat dinilai penting dalam pengelolaan kebijakan pemerintah.
“Untuk itu data yang akurat menjadi penting, di mana sensus ekonomi 2026 sedang dilakukan oleh BPS, itu menjadi re-basing untuk PDB ke depan,” kata Airlangga, seperti dikutip finance.detik.com. Pernyataan itu menegaskan perhatian pemerintah terhadap pembaruan data di tengah rencana belanja sosial yang besar.
Sensus Ekonomi 2026 disebut memiliki cakupan yang lebih luas karena mengintegrasikan sektor pertanian dalam data perekonomian. Airlangga mengatakan sektor pertanian untuk kali pertama masuk dalam integrasi terhadap sensus perekonomian.
Ketepatan data penerima menjadi salah satu aspek yang menyertai pembiayaan berbagai program tersebut. Pemerintah menyiapkan anggaran untuk sejumlah bentuk perlindungan sosial sambil mendorong pembaruan data perekonomian.
