Bangladesh telah menyita aset senilai 760 miliar taka atau sekitar US$6,2 miliar yang dikaitkan dengan mantan perdana menteri Sheikh Hasina, keluarganya, dan 10 kelompok usaha. Nilai sitaan besar ini menjadi salah satu perkembangan paling menonjol dalam penelusuran kekayaan Hasina sejak ia digulingkan pada 2024.
Penyitaan itu mencakup 570 miliar taka di dalam negeri dan 190 miliar taka di luar negeri. Unit Intelijen Keuangan Bangladesh menyampaikan data tersebut pada Rabu (15/7/2026) saat memaparkan laporan tahunan kegiatannya.
| Lokasi | Nilai Sitaan | Keterangan |
|---|---|---|
| Dalam negeri | 570 miliar taka | Bagian dari total sitaan |
| Luar negeri | 190 miliar taka | Bagian dari total sitaan |
Kepala lembaga itu, Ikhtiar Mohammad Mamun, mengatakan pihak berwenang masih berupaya mengembalikan uang yang diduga dicuci ke luar negeri. Dalam pernyataan yang dikutip CNA dan dilaporkan Liputan6.com, ia menyebut pemerintah berharap ada perkembangan positif pada akhir tahun ini.
Menurut Mamun, ada 98 perkara yang sudah dibuka dalam rangkaian penyelidikan terhadap Hasina dan pihak-pihak yang terkait dengannya. Jumlah itu menunjukkan proses hukum belum berhenti pada tahap penyitaan aset, melainkan masih bergerak di jalur penelusuran dana dan pemeriksaan keterlibatan pihak lain.
Setelah pemberontakan massal yang dipimpin mahasiswa membuatnya melarikan diri ke India, pemerintah Bangladesh mulai menelusuri aset dan aliran dana yang diduga terkait Hasina. Penyelidikan tersebut juga menyasar kerabat dekatnya serta sejumlah kelompok usaha besar yang dituduh meraup keuntungan selama 15 tahun pemerintahannya.
Di ranah hukum, Hasina telah dinyatakan bersalah tanpa kehadirannya dalam sejumlah perkara. Salah satunya terkait korupsi dalam pengalokasian kavling tanah di kawasan elite Dhaka, ibu kota Bangladesh.
Pengadilan juga menjatuhkan vonis mati kepada Hasina atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Saat ini, ia tinggal di India sejak melarikan diri dari Bangladesh pada Agustus 2024.
Baru-baru ini, Hasina mengatakan berniat kembali ke negaranya pada akhir tahun. Namun pemerintah Bangladesh sudah meminta India mengekstradisinya agar mantan perdana menteri itu kembali menghadapi proses hukum.
Menteri Dalam Negeri Salahuddin Ahmed menegaskan bahwa Bangladesh ingin memastikan Hasina pulang untuk menghadapi pengadilan. Ia juga mengatakan vonis mati terhadap Hasina akan dilaksanakan, sementara pengadilan yang akan menentukan apakah masih ada ruang untuk mengajukan banding.
Dengan penyitaan bernilai ratusan miliar taka dan puluhan perkara yang masih berjalan, tekanan terhadap lingkaran kekuasaan Hasina belum menunjukkan tanda mereda. Pemerintah Bangladesh kini tetap mengejar pemulihan dana yang diduga dicuci ke luar negeri sambil memproses berbagai putusan hukum yang sudah dijatuhkan.
