Renovasi 12.215 sekolah dan madrasah menjadi salah satu sasaran dalam anggaran pendidikan 2027 yang mencapai Rp 820,9 triliun. Pemerintah juga merencanakan pembangunan tujuh Sekolah Unggul Garuda serta 100 Sekolah Rakyat.
Pembiayaan tersebut tidak hanya menyasar bangunan baru dan perbaikan fasilitas. Dana yang sama turut mencakup operasional 166 Sekolah Rakyat, bantuan pendidikan, tunjangan guru, dan program pemenuhan gizi.
Anggaran pendidikan tahun 2027 meningkat sekitar Rp 100 triliun dari perkiraan alokasi pada 2026. Pemerintah menyiapkan dana ini untuk menjangkau puluhan juta pelajar, mahasiswa, serta tenaga pendidik.
Program Gizi dan Bantuan Belajar Berjalan Bersamaan
Makan Bergizi Gratis ditargetkan menjangkau 60,6 juta penerima dalam rencana penggunaan anggaran pendidikan. Program ini masuk bersama bantuan pembelajaran yang ditujukan bagi siswa dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
Program Indonesia Pintar memiliki target 22,1 juta siswa. Kartu Indonesia Pintar Kuliah disiapkan untuk 1,1 juta mahasiswa.
Bantuan Operasional Sekolah ditargetkan menjangkau 54,2 juta siswa. Sementara itu, Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD akan menyasar 6,3 juta peserta didik.
| Program | Penerima | Target |
|---|---|---|
| Makan Bergizi Gratis | Penerima program | 60,6 juta |
| Program Indonesia Pintar | Siswa | 22,1 juta |
| Kartu Indonesia Pintar Kuliah | Mahasiswa | 1,1 juta |
| Bantuan Operasional Sekolah | Siswa | 54,2 juta |
| Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD | Peserta didik PAUD | 6,3 juta |
| Tunjangan Profesi Guru non-PNS | Guru | 1,3 juta guru |
| Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | Guru ASN daerah | 1,7 juta guru |
| Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | Guru ASN daerah | 20,7 ribu guru |
Dukungan untuk Guru dan Kebudayaan
Pemerintah mengalokasikan Tunjangan Profesi Guru non-PNS bagi 1,3 juta guru. Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah ditujukan kepada 1,7 juta guru di daerah.
Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah juga menjadi bagian dari skema pembiayaan, dengan target 20,7 ribu guru. Dukungan untuk tenaga pendidik itu berjalan bersamaan dengan pembiayaan Beasiswa LPDP.
Anggaran tersebut juga mencakup bantuan bagi 148 museum dan taman budaya. Dengan demikian, cakupan belanja tidak hanya terpusat pada sekolah dan perguruan tinggi.
Memenuhi Ketentuan Konstitusi
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan alokasi pendidikan 2027 melalui keterangan yang diunggah di kanal YouTube Kementerian Keuangan RI pada Jumat, 14 Agustus 2026. Menurutnya, penganggaran pendidikan berkaitan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
“Sesuai dengan Undang-Undang 1945, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional,” kata Purbaya. Ketentuan itu mengharuskan negara memprioritaskan sedikitnya 20 persen APBN bagi pendidikan nasional.
Pemerintah merancang alokasi tahun 2027 untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Pemerataan layanan, percepatan revitalisasi sarana prasarana, serta pemenuhan hak pendidikan dasar secara afirmatif menjadi arah penggunaan dananya.
