Pemerintah menargetkan revitalisasi seluruh sekolah di Indonesia dapat selesai pada 2028. Untuk mendukung agenda tersebut, Kemendikdasmen mengalokasikan Rp9,28 triliun bagi revitalisasi sarana dan prasarana pada 2027.
Program ini menjadi salah satu bagian dari pagu anggaran Kemendikdasmen yang mencapai Rp61,1 triliun. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat menyebut revitalisasi satuan pendidikan merupakan program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Pelaksanaan revitalisasi akan dilakukan secara swakelola oleh sekolah masing-masing. Atip menyampaikan keterangan itu dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 pada Jumat, 14 Agustus 2026.
“Ini bagian dari program masif yang dicanangkan oleh Bapak Presiden sejak tahun lalu dan dilaksanakan dengan swakelola oleh sekolah masing-masing,” kata Atip. Paparan konferensi pers tersebut juga dikutip melalui kanal YouTube Kementerian Keuangan RI oleh detik.com.
Guru Non-ASN Menjadi Pos Utama
Di antara program prioritas nasional, peningkatan kesejahteraan guru non-ASN menerima alokasi paling besar, yaitu Rp14,09 triliun. Anggaran itu melampaui dana Program Indonesia Pintar sebesar Rp13,79 triliun.
Besarnya kebutuhan dana kesejahteraan guru berkaitan dengan bertambahnya jumlah guru bersertifikasi pendidik. Cakupannya meliputi guru non-ASN di sekolah negeri dan sekolah swasta.
| Program | Alokasi Anggaran |
|---|---|
| Kesejahteraan guru non-ASN | Rp14,09 triliun |
| Program Indonesia Pintar | Rp13,79 triliun |
| Revitalisasi sarana dan prasarana | Rp9,28 triliun |
| Sekolah Nasional Terintegrasi | Rp7,21 triliun |
| Digitalisasi pendidikan | Rp5,83 triliun |
| Bantuan pendidikan dasar gratis | Rp5 triliun |
| Bantuan perlengkapan sekolah | Rp250 miliar |
| Studio Guru | Rp40 miliar |
Program Indonesia Pintar direncanakan menjangkau 18 juta siswa. Penetapan penerimanya akan menggunakan acuan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
Pendidikan Gratis dan Sekolah Terintegrasi
Bantuan pendidikan dasar gratis memperoleh alokasi Rp5 triliun. Kemendikdasmen menyebutnya sebagai langkah awal untuk menuju pelaksanaan wajib belajar 13 tahun.
Tujuan program itu adalah agar pendidikan dasar dapat ditempuh tanpa pungutan biaya. Untuk kebutuhan peserta didik, bantuan perlengkapan sekolah disiapkan sebesar Rp250 miliar.
Sekolah Nasional Terintegrasi mendapat anggaran Rp7,21 triliun. Program ini ditujukan untuk siswa berprestasi dan memiliki bakat istimewa melalui model pendidikan yang mengintegrasikan SMP dengan SMA.
Digitalisasi pendidikan memperoleh Rp5,83 triliun, sedangkan Studio Guru mendapat Rp40 miliar. Kedua program tersebut termasuk dalam daftar prioritas nasional yang dibiayai Kemendikdasmen.
Beasiswa dan Penguatan Kompetensi
Di luar pos prioritas, Kemendikdasmen menyediakan Rp176,5 miliar untuk penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Indonesia Luar Negeri. Beasiswa ADEM mendapat Rp123,6 miliar dan beasiswa prestasi dialokasikan Rp245,8 miliar.
Beasiswa kualifikasi akademik S1/D4 bagi guru memperoleh Rp210 miliar. Pengembangan kompetensi STEM, MIPA, serta digitalisasi pembelajaran bagi guru mendapat Rp152,1 miliar.
Program upskilling dan reskilling untuk pendidik dan tenaga kependidikan berstandar industri memperoleh Rp133,9 miliar. Peningkatan serta penjaminan mutu satuan pendidikan dialokasikan Rp227,3 miliar.
Sebesar Rp55,51 triliun dari total pagu disiapkan untuk menjalankan program kerja prioritas nasional. Pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendidikan memperoleh Rp1,59 triliun.
Pembiayaan anggaran berasal dari Rupiah Murni Rp61,0 triliun, Badan Layanan Umum Rp30,8 miliar, dan Pendapatan Negara Bukan Pajak Rp9,05 miliar. Rupiah Murni tersebut terbagi menjadi Rp2,69 triliun untuk operasional serta Rp58,36 triliun untuk nonoperasional.
