Gambaran warga yang hanya makan setiap dua atau tiga hari menjadi salah satu alasan Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat membela Program Makan Bergizi Gratis. Ia menyebut masih banyak kelompok masyarakat yang belum memperoleh makanan secara cukup dan teratur.
Jumhur memperkirakan jumlah warga yang berada dalam kondisi setengah kelaparan mencapai 50 juta hingga 70 juta orang. Kelompok itu dinilainya penting menjadi perhatian dalam distribusi makanan melalui MBG.
Ia juga menyebut ada warga yang mungkin hanya makan dua atau tiga kali dalam sepekan. Kondisi tersebut disampaikan Jumhur untuk menggambarkan persoalan kekurangan pangan yang tidak semata-mata terbatas pada kelaparan kronis.
Angka Kelaparan yang Disampaikan Jumhur
Menurut Jumhur, sekitar 22 juta penduduk Indonesia mengalami kelaparan kronis. Angka tersebut merujuk pada studi Asian Development Bank bersama Bappenas pada periode 2016 hingga 2018.
Ia menilai kelaparan kronis merupakan keadaan yang sangat berat bagi warga yang mengalaminya. Jumhur juga mengatakan sebagian masyarakat tidak berani menyampaikan kondisi sulit yang sedang dihadapi.
| Kelompok | Jumlah | Penjelasan |
|---|---|---|
| Kelaparan kronis | Sekitar 22 juta orang | Disebut merujuk studi ADB dan Bappenas 2016-2018 |
| Setengah kelaparan | 50 juta-70 juta orang | Perkiraan yang disampaikan Jumhur |
| Siswa penerima MBG | 49.057.682 orang | Bagian dari 61.239.037 penerima manfaat |
Pernyataan itu disampaikan saat penutupan Konferensi Sungai Indonesia 2026 di Mojokerto, Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, Jumhur menangis ketika berbicara tentang kritik terhadap pemberian makanan kepada masyarakat lapar.
“Orang yang lapar dikasih makan, Anda cerca, jangan dong, nggak boleh. Sorry saya kaya gini sangat sensitif karena saya tahu persis,” kata Jumhur di panggung KSI 2026. Ucapan tersebut dikutip detikJatim pada Selasa, 28 Juli 2026.
Skala Penerima Program
Badan Gizi Nasional mencatat Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 61.239.037 penerima manfaat per Maret 2026. Sebanyak 49.057.682 penerima di antaranya merupakan siswa sekolah.
Jumlah itu menjadikan Indonesia salah satu negara dengan program makan sekolah terbesar di dunia. Skala penerima tersebut ikut membentuk konteks perdebatan mengenai pelaksanaan MBG.
Jumhur mengakui terdapat penyimpangan dalam tata kelola program. Namun, ia berpendapat masalah pelaksanaan tidak seharusnya menghapus perhatian terhadap kebutuhan pangan masyarakat yang kekurangan makan.
Ia menyatakan siap menghadapi pihak yang menentang program prioritas Presiden Prabowo tersebut. Dalam pandangannya, perbaikan tata kelola dapat dilakukan bersamaan dengan upaya menjaga distribusi makanan bagi warga rentan.
Mohammad Jumhur Hidayat menempatkan persoalan kelaparan kronis sejajar dengan isu stunting dalam hal urgensi penanganan. Ia menilai kekurangan makan yang berlangsung lama tidak boleh dibiarkan tanpa respons.
Pernyataan Jumhur menegaskan bahwa pembahasan MBG tidak hanya berkaitan dengan mekanisme pelaksanaannya. Program itu juga dikaitkan dengan kebutuhan warga yang masih kesulitan mendapatkan makanan secara memadai.
