Pemerintah bersiap menguji kebijakan yang membuat kelompok masyarakat paling sejahtera tidak dapat membeli Pertalite. Uji coba akan dimulai dari desil 10 untuk melihat dampaknya sebelum dilakukan langkah lanjutan.
Kebijakan tersebut menegaskan arah baru penyaluran bahan bakar bersubsidi, yaitu mengutamakan kelompok yang dinilai lebih membutuhkan. Pemerintah tidak menyebut langkah itu sebagai pembatasan Pertalite secara umum.
Kelompok Kaya Tidak Diprioritaskan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan desil 10 tidak berhak menerima manfaat Pertalite karena berada pada kelompok masyarakat kaya. Penataan ini dirancang untuk meningkatkan ketepatan sasaran subsidi.
“Bukan pembatasan [Pertalite] ya. Yang Desil 10, orang-orang kaya itu enggak berhak beli [Pertalite] itu ya,” kata Purbaya Yudhi Sadewa. Pemerintah akan memulai penerapan secara bertahap, bukan sekaligus.
Menurut Purbaya, tahapan uji coba penting untuk melihat respons ekonomi atas perubahan akses bahan bakar bersubsidi. Evaluasi tersebut akan menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan kelanjutan kebijakan.
“Kita akan lakukan secara bertahap untuk melihat dampaknya seperti apa sih. Kalau misalnya di desil 10 saya setop enggak boleh beli Pertalite, bagaimana dampak ke ekonomi. Jadi kita akan bertahap,” ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (12/8/2026).
Cara Pemerintah Menentukan Desil 10
Status kesejahteraan masyarakat ditentukan melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kementerian Sosial mengolah sejumlah indikator untuk menyusun posisi kesejahteraan penduduk.
Indikator tersebut mencakup kondisi rumah, daya listrik, aset, pekerjaan, pendidikan, serta jumlah tanggungan keluarga. Masyarakat dapat memeriksa posisi kesejahteraannya melalui situs atau aplikasi Cek Bansos.
DTSEN menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menyusun penyaluran program yang lebih tepat sasaran. Dalam pengaturan Pertalite, basis data itu digunakan untuk mengenali kelompok awal yang akan diuji.
| Program | Dasar atau Sasaran | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| Penataan Pertalite | Desil 10 dalam DTSEN | Uji coba bertahap |
| Subsidi BBM | RAPBN 2027 | Diproyeksikan menurun |
| Motor listrik lokal | Satu juta unit | Disiapkan insentif |
Subsidi Berkurang saat Asumsi ICP Menurun
Rencana penataan penerima Pertalite muncul ketika anggaran Subsidi BBM dalam RAPBN 2027 juga direncanakan turun signifikan. Penurunan ini dikaitkan dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau ICP yang lebih rendah.
ICP pada RAPBN 2027 diperkirakan sebesar US$75 per barel. Asumsi tersebut turun dari posisi sebelumnya yang mencapai US$83 per barel.
Purbaya mengatakan penurunan harga minyak bisa membuat nilai subsidi cenderung menurun, bahkan bila konsumsi bertambah sedikit. “Kalau volumenya naik sedikit pun, kalau harganya turun segitu, ya subsidinya cenderung turun,” katanya pada Jumat (14/8/2026).
Pemerintah menyiapkan anggaran perlindungan sosial APBN 2027 sebesar Rp549,9 triliun. Anggaran tersebut mencakup subsidi BBM dan bantuan sosial pada sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan dasar.
Ekosistem Motor Listrik Didorong
Presiden Prabowo Subianto menyatakan pengurangan subsidi BBM perlu disertai upaya menekan penggunaan bahan bakar impor. Pemerintah telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional sebagai salah satu langkah pendukung.
“Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Untuk itu, Pemerintah yang saya pimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional,” kata Presiden Prabowo Subianto.
Insentif disiapkan untuk satu juta motor listrik produksi lokal. Kebijakan itu ditujukan untuk mengurangi biaya transportasi masyarakat, menekan konsumsi bahan bakar impor, dan memperkuat rantai pasok industri motor listrik domestik.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah menggabungkan penataan penerima subsidi dengan upaya mengubah pola penggunaan energi. Uji coba pada desil 10 akan menjadi tahap awal untuk menilai efektivitas penyaluran Pertalite yang lebih terarah.
