Internet Jadi Saluran Keluhan, Kelas Menengah yang Menyusut Tetap Berisiko Demo

Akses internet yang lebih luas berkaitan dengan jumlah demonstrasi yang lebih rendah di sejumlah provinsi Indonesia. Riset M. Chatib Basri, Maria Monica, dan Abror Tegar Pradana menilai ruang digital dapat menjadi saluran alternatif bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan kritik.

Namun, keberadaan kanal daring tidak menghapus risiko sosial dari penyusutan kelas menengah. Penelitian itu menemukan setiap penurunan satu poin persentase porsi kelas menengah di sebuah provinsi berkaitan dengan tambahan sekitar tiga aksi demonstrasi.

Ruang Digital dan Saluran Aspirasi

Peneliti melihat kritik daring memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi, keluhan, atau sindiran tanpa harus turun ke jalan. Penyampaian secara digital juga dipandang lebih aman karena dapat dilakukan secara anonim dan mengurangi risiko benturan fisik maupun penangkapan saat aksi.

Chatib Basri mengaitkan temuan tersebut dengan penelitiannya di 29 negara Asia. Ketika pemerintah menerapkan sensor ketat yang membungkam keluhan daring, penyusutan kelas menengah cenderung mendorong ketidakpuasan keluar ke jalanan.

Kelompok berpendapatan menengah selama ini dikenal aktif dalam menyuarakan pandangan politik dan kritik kepada pemerintah. Survei nasional para peneliti menunjukkan mereka memiliki ketertarikan politik, partisipasi publik, serta harapan terhadap pemerintah yang lebih tinggi daripada kelompok pendapatan lain.

Dalam kajiannya, para peneliti menggunakan istilah “pengeluh profesional” untuk menggambarkan kelas menengah yang vokal di ruang publik dan digital. Ketika kondisi ekonominya memburuk, ketidakpuasan kelompok ini berpotensi berkembang menjadi tekanan sosial terbuka.

Temuan dari Data Provinsi

Riset tersebut memakai data tingkat provinsi sepanjang 2015-2024. Setelah memperhitungkan pendidikan, urbanisasi, pendapatan, akses internet, serta karakteristik daerah, provinsi dengan kelas menengah menyusut tercatat memiliki sekitar 13 demonstrasi lebih banyak daripada provinsi yang relatif stabil.

Temuan ini menunjukkan hubungan statistik, bukan penjelasan tunggal atas setiap aksi demonstrasi. Meski begitu, hasilnya menegaskan bahwa perubahan kondisi ekonomi kelas menengah perlu diperhitungkan dalam pembacaan risiko sosial dan politik.

Data ACLED menunjukkan demonstrasi di tingkat kabupaten dan kota meningkat tajam sejak 2018. Lonjakan besar tercatat pada 2022, kemudian jumlah aksi kembali meningkat pada 2024.

Basis Ekonomi Kelas Menengah Melemah

Risiko tersebut muncul ketika proporsi pekerja kelas menengah turun dari 14,5% pada 2018 menjadi 7,1% pada 2025. Angka dalam laporan Bank Dunia itu memakai definisi rumah tangga dengan pengeluaran per kapita 3,5 hingga 17 kali garis kemiskinan nasional.

Tekanan besar juga terlihat pada upah riil pekerja terampil. Pada periode 2018-2025, upah riil pekerja berkeahlian tinggi turun rata-rata 2% per tahun dan pekerja berkeahlian menengah turun sekitar 1% per tahun.

Terbatasnya pekerjaan formal yang mampu menyerap tenaga kerja berpendidikan tinggi turut memperbesar tekanan tersebut. Semakin banyak lulusan pendidikan tinggi masuk ke sektor informal, sementara pekerja berkeahlian rendah justru mencatat kenaikan upah riil rata-rata 1,7% per tahun.

Indonesia kembali meraih status negara berpendapatan menengah atas pada 2022, sehingga menjaga ketahanan kelas menengah menjadi bagian penting dari agenda jangka panjang. Pekerjaan berkualitas, layanan publik yang baik, serta kepercayaan terhadap institusi negara menjadi unsur yang dibutuhkan agar kelompok ini tidak terus mengalami kemunduran ekonomi.