Posisi Donald Trump menghadapi tekanan berlapis ketika perang AS-Iran kembali meletus tanpa hasil strategis yang tegas. Di dalam negeri, konflik ini beririsan dengan pemilu sela November, korban prajurit, dan kenaikan biaya energi.
Setelah gencatan senjata selama tiga bulan berakhir, operasi militer AS memasuki dua pekan serangan malam hari berturut-turut. Namun, kebuntuan yang terjadi justru mempersempit pilihan antara memperbesar perang atau mencari kompromi yang lebih rendah.
| Bidang Tekanan | Perkembangan | Konsekuensi |
|---|---|---|
| Politik | Pemilu sela November mendekat | Desakan mengakhiri perang |
| Militer | 18 prajurit tewas | Risiko dukungan publik turun |
| Energi | Bensin di atas US$4 per galon | Beban langsung bagi warga |
| Legislatif | Dana perang dan War Powers Act | Ruang gerak presiden tertekan |
1. Tekanan dari Partai Republik
Sejumlah tokoh Partai Republik mulai mempertanyakan berapa lama perang dapat berlangsung. Perubahan nada itu penting karena partai tersebut menguasai Kongres dan menghadapi pemilu sela pada November.
Laura Ingraham dan Mike Johnson memandang penyelesaian perang perlu dicapai sebelum pemilih datang ke tempat pemungutan suara. Bill Cassidy juga menyatakan Trump semestinya telah memiliki kesempatan untuk meraih tujuan awal konflik.
Desakan itu hadir ketika Iran tetap menolak proposal perdamaian. Ancaman serangan AS berikutnya juga belum menghasilkan perubahan posisi dari Teheran.
2. Korban Prajurit dan Penolakan Publik
Korban militer memberi dimensi politik yang sulit diabaikan dalam perang yang belum memiliki akhir jelas. Total 18 prajurit AS dilaporkan tewas, termasuk empat orang sejak serangan berulang dimulai.
Pentagon mencatat tambahan 140 prajurit terluka. Dengan angka tersebut, jumlah keseluruhan prajurit AS yang terluka telah melampaui 600 orang.
Survei Reuters/Ipsos menemukan 42% pemilih Republik dan 53% pemilih independen akan lebih menentang perang jika korban jiwa terus jatuh. Trump mengatakan keluarga korban serta prajurit yang gugur mendukung upaya perang, tanpa menyertakan bukti pendukung.
3. Risiko Eskalasi yang Lebih Besar
Kebuntuan menciptakan tekanan agar AS mengambil tindakan lebih keras untuk mengubah keadaan. Trump dalam wawancara dengan Axios mengatakan ia mempertimbangkan serangan masif yang lebih besar dari sebelumnya.
Serangan terhadap infrastruktur penting Iran termasuk opsi yang disebut dalam situasi ini. Namun, tindakan tersebut berisiko dipandang sebagai kejahatan perang.
AS juga dapat mempertimbangkan penguasaan Pulau Kharg atau wilayah di sekitar Selat Hormuz, pusat pasokan minyak Iran. Opsi itu menuntut pengerahan pasukan darat yang ditolak 68% warga AS berdasarkan survei CNN.
Wakil Presiden JD Vance dan Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Caine dilaporkan menaruh kekhawatiran terhadap eskalasi. Mereka juga menyoroti berkurangnya stok amunisi AS.
4. Lonjakan Harga BBM
Tekanan perang tidak berhenti pada arena politik dan keamanan. Harga minyak mentah dunia telah melewati US$100 per barel untuk pertama kali sejak Mei, berdasarkan analisis CNN yang dikutip CNBC Indonesia.
Rata-rata harga bensin di AS telah melampaui US$4 per galon. Kenaikan harga BBM membuat dampak konflik langsung terlihat dalam pengeluaran masyarakat.
Gangguan pelayaran menjadi salah satu faktor yang menambah ketidakpastian pasokan. Milisi Houthi di Yaman mengumumkan blokade Selat Bab al-Mandeb dan mulai menyerang kapal Arab Saudi di Laut Merah.
Selat Bab al-Mandeb merupakan rute pintas utama dari Selat Hormuz. Kondisi itu dapat membuat argumen perang semakin sulit dipertahankan di tengah kenaikan biaya energi.
5. Target Perang yang Kian Sulit Dipenuhi
Trump sebelumnya mengajukan tuntutan penyerahan tanpa syarat dari Iran dan pencegahan permanen terhadap kepemilikan senjata nuklir. Sasaran tersebut dipandang lebih besar daripada poin-poin yang terdapat dalam nota kesepahaman yang akhirnya runtuh.
Washington kemudian dihadapkan pada pilihan menerima kompromi yang lebih terbatas atau melanjutkan perang. Pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa kesepakatan nuklir lengkap menjadi salah satu kemungkinan yang disebut.
Trump sebelumnya menyatakan Iran pada dasarnya telah didenuklirisasi dan bisa dipantau dari luar angkasa. Ia juga mengisyaratkan bahwa penutupan Selat Hormuz lebih menjadi masalah negara lain, yang berpotensi mengganggu relasi dengan sekutu AS.
6. Kongres Dapat Membatasi Ruang Gerak Presiden
Tekanan terakhir datang dari Kongres yang mulai memperlihatkan kekhawatiran terhadap dampak politik perang. Anggota legislatif dapat menunda atau menolak anggaran untuk operasi militer.
RUU pendanaan perang memang sudah lolos di DPR, tetapi belum memiliki kepastian di Senat. Jalur lain adalah pemungutan suara untuk membatasi kewenangan perang presiden melalui War Powers Act.
DPR telah dua kali menggelar pemungutan suara mengenai pembatasan itu dan Senat telah melakukannya satu kali. Nancy Mace, Lisa Murkowski, serta Bill Cassidy memberi sinyal bahwa Kongres mungkin perlu segera mengambil langkah yang lebih tegas.
