Empat agenda strategis menjadi pembahasan dalam Ijtima Ulama Indonesia yang digelar PKB di Jakarta, Kamis, 23 Juli 2026. Forum menaruh perhatian pada dinamika kebangsaan, ekonomi, pendidikan pesantren, dan rencana muktamar NU di Jombang.
Isu pendidikan mendapat penekanan karena pesantren disebut masih menghadapi stigma negatif dari pihak yang tidak memahami kehidupan di lingkungan tersebut. Forum juga mendorong peningkatan pendanaan pesantren dari alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen.
1. Dana Pendidikan untuk Pesantren
Saifullah Maskum, Sekretaris Dewan Syura DPP PKB, mengatakan berbagai penilaian buruk terhadap pesantren dapat memengaruhi minat sebagian masyarakat. Pembahasan ulama dan PKB kemudian menempatkan dukungan anggaran sebagai kebutuhan yang perlu diperkuat.
Kesepakatan forum mengarah pada peningkatan pendanaan pesantren melalui porsi anggaran pendidikan. Tidak ada angka tambahan maupun penjelasan mekanisme pengalokasian yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.
2. Tata Kelola dan Kesiapan SDM
Dalam pembahasan ekonomi, forum menilai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah sejalan dengan konstitusi. Alasannya, kebijakan tersebut dinilai mengedepankan pemberdayaan masyarakat.
Meski demikian, Saifullah Maskum menyoroti persoalan pada penerapan kebijakan, terutama terkait tata kelola, persiapan, dan kesiapan sumber daya manusia. Kekurangan pada unsur itu dinilai dapat menimbulkan deviasi, distorsi, dan ketidaksesuaian dengan rencana Presiden.
“Akan tetapi, kami mengkritisi pada implementasinya atau penerapannya itu masih ada persoalan, terutama di tata kelola atau persiapan ataupun kesiapan SDM yang belum disiapkan dengan sesungguhnya sehingga di sana sini terjadi deviasi, distorsi maupun ketidaksesuaian dengan yang direncanakan oleh Bapak Presiden,” kata Saifullah Maskum.
| Agenda | Ruang Lingkup |
|---|---|
| Pendidikan | Stigma pesantren dan peningkatan pendanaan |
| Ekonomi | Implementasi kebijakan, tata kelola, dan SDM |
| Kebangsaan | Pembangunan, politik, demokrasi, dan sosial |
| Muktamar NU | Rencana pelaksanaan di Jombang |
3. Pengawasan Program Berdampak Luas
Forum mendorong evaluasi terhadap program pemerintah yang memiliki anggaran besar serta efek sosial ekonomi luas. Pengawasan dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan, termasuk melalui keterlibatan masyarakat.
Saifullah Maskum menyebut ruang partisipasi publik perlu dibuka sebesar-besarnya untuk evaluasi, monitoring, dan pengawasan. Menurut dia, besarnya dampak program membuat proses pemantauan tidak dapat diabaikan.
“Karena ini program besar, program yang mengalokasikan anggaran besar, dan punya efek sosial ekonomi yang sangat besar. Oleh karena itu, harus dibuka ruang sebesar-besarnya untuk partisipasi publik, evaluasi, monitoring dan pengawasan,” ujarnya.
4. Dinamika Kebangsaan dan Muktamar NU
Pembahasan dinamika kebangsaan mencakup arah pembangunan nasional, situasi politik, demokrasi, hingga kehidupan kemasyarakatan. PKB dan para ulama menempatkannya sebagai perhatian terhadap perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Rencana muktamar NU di Jombang turut masuk dalam agenda forum. Namun, pertemuan tersebut tidak menyampaikan rincian jadwal ataupun agenda pelaksanaan muktamar.
Keseluruhan agenda menunjukkan perhatian forum pada kebutuhan penguatan pendidikan pesantren dan mutu pelaksanaan kebijakan publik. Tata kelola yang baik, kesiapan SDM, serta pengawasan terbuka dipandang penting dalam menjalankan program yang menyentuh masyarakat luas.
