Pemerintah berencana segera menghentikan pembangkit listrik tenaga diesel berkapasitas 13 gigawatt dan menggantinya dengan tenaga surya. Langkah tersebut diarahkan terutama untuk mengubah pola pasokan listrik di daerah terpencil yang masih bergantung pada BBM.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah juga menargetkan pembangunan 30 gigawatt PLTS pada tahun ini. Kedua agenda itu menjadi tahap awal dari sasaran kapasitas pembangkit surya nasional hingga 100 gigawatt.
Peralihan dari PLTD menjadi PLTS memiliki arti penting bagi wilayah yang menghadapi kendala distribusi bahan bakar. BBM untuk pembangkit diesel di kawasan terpencil selama ini harus dikirim melalui kapal logistik.
Ketergantungan pada pengiriman BBM membuat pembangkit diesel berbeda dengan sumber listrik yang memanfaatkan energi surya di lokasi. Pemerintah menempatkan PLTS sebagai pengganti pembangkit diesel dalam rencana perluasan energi nasional.
“Pemerintah akan mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya,” kata Prabowo. Pernyataan itu disampaikan dalam Pidato Presiden RI Rangka Penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Target 100 gigawatt tidak hanya diarahkan untuk proyek pembangkit dalam skala besar. Pemerintah juga menyiapkan skema agar desa dapat memperoleh pembangkit surya dengan kapasitas ideal 1 megawatt atau 1.000 kilowatt.
Desa perlu menyediakan lahan apabila ingin mendapatkan fasilitas tersebut. Kesiapan area pembangunan menjadi dasar pelaksanaan pembangkit surya di tingkat desa.
Prabowo mengatakan desa yang memenuhi syarat lahan dapat diyakinkan memperoleh pembangkit sesuai kapasitas yang disiapkan. “Kalau desa itu mau siapkan lahan, kita bisa yakinkan mereka bisa dapat PLTS 1 megawatt,” ujarnya.
| Komponen Program | Kapasitas | Peran |
|---|---|---|
| PLTS yang dibangun tahun ini | 30 GW | Tahap pembangunan awal |
| PLTD yang dihentikan | 13 GW | Digantikan pembangkit surya |
| Target total PLTS | 100 GW | Sasaran nasional |
| PLTS per desa | 1 MW | Memerlukan penyediaan lahan |
Jika target PLTS 100 GW tercapai, pemerintah menilai penggunaan BBM impor untuk kebutuhan listrik dapat jauh berkurang. Pengoperasian kapasitas tersebut juga diproyeksikan membawa dampak pada biaya penyediaan listrik.
Berdasarkan kalkulasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kapasitas 100 gigawatt PLTS berpotensi menekan biaya pokok produksi listrik hingga Rp73,9 triliun per tahun. Potensi penghematan itu menjadi salah satu dasar ekonomi dari program pengembangan energi surya.
Prabowo mengaitkan proyek ini dengan upaya membangun kemandirian energi. “Dengan PLTS kita juga bisa membangun kemandirian energi kita,” terangnya.
Pemerintah merancang perluasan PLTS agar menjangkau desa-desa dan wilayah yang selama ini menghadapi tantangan pasokan BBM. Realisasinya akan bergantung pada pembangunan pembangkit serta kesiapan lahan yang dapat disediakan oleh desa.
