Venezuela memulai prosedur formal untuk keluar dari ICC di tengah meningkatnya penolakan terhadap lembaga tersebut dari Amerika Serikat. Caracas menyampaikan langkah itu kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres atas instruksi Pelaksana Tugas Presiden Delcy Rodriguez.
Keputusan Venezuela datang setelah pemerintah AS juga mendorong penolakan terhadap ICC. Meski beririsan dalam momentum, Caracas menyatakan alasan penarikannya adalah dugaan ketidakadilan dan bias geografis dalam sistem peradilan internasional.
Tekanan Washington terhadap ICC
VIVA.co.id melaporkan keputusan Venezuela muncul hampir dua pekan setelah Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengumumkan kampanye untuk membongkar ICC secara bertahap. Rubio menuduh ICC melakukan pelanggaran serta menimbulkan ancaman bagi AS dan komunitas internasional.
Dalam kampanye itu, Rubio mengajak negara-negara lain bergabung dengan Washington untuk menarik diri dari ICC. Seruan tersebut menempatkan langkah Caracas dalam situasi ketika kritik terhadap lembaga itu juga datang dari pemerintahan AS.
Pada Februari 2025, Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang menjatuhkan sanksi kepada ICC. Sanksi itu terkait tindakan ICC terhadap Washington dan para sekutunya, termasuk Israel.
| Perkembangan | Rincian |
|---|---|
| Februari 2025 | Donald Trump menandatangani perintah eksekutif sanksi terhadap ICC |
| Kampanye AS | Marco Rubio menyerukan negara lain menarik diri dari ICC |
| Langkah Venezuela | Memulai prosedur penarikan definitif dari ICC |
| Pemberitahuan Venezuela | Disampaikan kepada Antonio Guterres |
Kebijakan AS mencakup pemblokiran properti dan aset serta larangan masuk ke AS bagi anggota ICC dan keluarga mereka. Venezuela tidak mendasarkan keterangannya pada posisi Washington, melainkan pada kritik terhadap perlakuan ICC kepada negara-negara di kawasan tertentu.
Alasan Caracas Menolak ICC
Menteri Luar Negeri Felix Plasencia Gonzales menilai ICC memiliki bias geografis terhadap negara-negara Afrika dan Amerika Latin. Ia menyebut tindakan lembaga itu terhadap kawasan tersebut sebagai perlakuan yang tidak proporsional.
Menurut Plasencia, persoalan itu bukan hanya masalah teknis atau kebetulan dalam prosedur. Ia menilai mekanisme tersebut melayani kepentingan di luar ruang lingkup keadilan dan rakyat yang seharusnya dilindungi.
Pemerintah Venezuela juga menggambarkan langkah-langkah terhadap negaranya sebagai bentuk perang hukum. Caracas berpandangan pendekatan itu melanggengkan penganiayaan terhadap rakyat Venezuela serta memperburuk ketidaksetaraan.
“Inilah mengapa kami menolak dimensi perang hukum ini, yang melanggengkan penganiayaan terhadap rakyat Venezuela dan memperburuk ketidaksetaraan yang seharusnya diperbaiki oleh keadilan internasional,” ujar Plasencia. Pernyataan tersebut menjadi penjelasan politik atas langkah penarikan diri yang ditempuh Caracas.
Statuta Roma Ditolak
Dalam unggahan di X yang dikutip Sputnik, Plasencia mengatakan Venezuela telah mengambil keputusan tegas dan tidak tergoyahkan untuk menolak Statuta Roma. Ia menyebut proses penarikan definitif dari ICC dilakukan dengan merujuk pada Pasal 27.
“Atas instruksi Pelaksana Tugas Presiden Delcy Rodriguez, Venezuela telah menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres keputusan tegas dan tak tergoyahkan untuk menolak Statuta Roma dan memulai penarikan definitifnya dari ICC sesuai dengan Pasal 27,” kata Plasencia pada Sabtu, 25 Juli 2026.
Venezuela menegaskan keputusan itu tidak berarti meninggalkan komitmen terhadap hukum yang adil. Pemerintah Caracas menyatakan tetap menghormati rakyat, kedaulatan, dan hak penentuan nasib sendiri dalam menentukan sikapnya terhadap ICC.
