Universitas Republik Indonesia atau URI diproyeksikan menjadi jalur afirmasi untuk menyiapkan calon pemimpin dan SDM bagi kebutuhan strategis nasional. Lembaga ini tidak dirancang sebagai universitas biasa maupun sebagai pengelola seluruh perguruan tinggi di Indonesia.
Pemerintah menempatkan penekanan URI pada pendidikan kepemimpinan dan pengembangan kapasitas SDM. Lulusan yang disiapkan nantinya dapat ditugaskan pada lokasi atau posisi yang dipandang strategis.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyebut sasaran penugasan itu dapat terkait wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Ruang lingkupnya juga mencakup dukungan terhadap program prioritas pemerintah lainnya.
“Intinya URI itu program-program afirmasi menyiapkan SDM-SDM untuk lebih siap bekerja di lokasi-lokasi atau posisi-posisi yang strategis ya,” ujar Brian. Ia menjelaskan bahwa posisi strategis tersebut tidak terbatas pada satu bidang.
10 Kampus URI Masih Dikaji
Rencana pembangunan 10 kampus URI masih dalam tahap kajian. Meski belum memasuki tahap akhir, misi lembaga baru ini telah disebutkan untuk membentuk SDM yang siap menjalankan tugas-tugas nasional.
URI dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Perhatian terhadap lembaga ini menguat setelah Presiden melantik Gubernur dan Wakil Gubernur URI di Istana Negara, Jakarta.
| Nama | Jabatan URI | Pelantikan |
|---|---|---|
| Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto | Gubernur | Rabu (22/7/2026), Istana Negara, Jakarta |
| Prof Yos Sunitiyoso | Wakil Gubernur | Rabu (22/7/2026), Istana Negara, Jakarta |
Donny Ermawan Taufanto dilantik sebagai Gubernur URI, sedangkan Yos Sunitiyoso menjadi Wakil Gubernur URI. Kehadiran dua pejabat itu menandai langkah awal pembentukan struktur kepemimpinan lembaga tersebut.
Tidak Mengubah Tata Kelola Kampus
Brian menegaskan pembentukan URI tidak mengurangi kewenangan Kemendiktisaintek dalam mengelola sektor pendidikan tinggi nasional. Seluruh fungsi pembinaan perguruan tinggi tetap berjalan seperti sebelumnya.
Penegasan itu diperlukan karena nama URI sempat memunculkan anggapan bahwa lembaga tersebut akan mengoordinasikan kampus-kampus di Tanah Air. Pemerintah menyatakan peran URI berbeda dengan institusi pendidikan tinggi yang telah berada dalam pembinaan kementerian.
“Fungsi kami tidak berubah ya. Jadi, mungkin nanti dalam waktu dekat Pak Gubernur URI akan lebih menjelaskan lagi bagaimana peran dan posisinya, tetapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus ya, tidak begitu,” kata Brian di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Dengan demikian, Kemendiktisaintek tetap menjalankan fungsi pembinaan terhadap perguruan tinggi di Indonesia. URI akan berfokus pada program afirmasi untuk membentuk kapasitas SDM dan kepemimpinan bagi kebutuhan penugasan strategis.
Program Kementerian Tetap Berjalan
Pengembangan URI disebut tidak akan memengaruhi anggaran yang telah dialokasikan untuk Kemendiktisaintek. Menurut keterangan yang dikutip Beritasatu, program-program kementerian tetap dilaksanakan sesuai rencana.
Pemisahan fungsi ini menjadi dasar posisi URI dalam tata kelola pendidikan tinggi nasional. Lembaga baru tersebut diarahkan untuk kebutuhan penyiapan SDM, sementara pembinaan kampus tetap menjadi tugas kementerian.
