Pertumbuhan Tinggi Belum Menjamin Sejahtera, RAPBN 2027 Diminta Perkuat Daya Beli

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dinilai belum tentu langsung memperbaiki kondisi rumah tangga apabila daya beli dan pendapatan masyarakat tidak ikut menguat. Karena itu, RAPBN 2027 didorong memberi perhatian lebih besar pada penciptaan kerja, produktivitas, dan kapasitas produksi nasional.

Tekanan di pasar kerja masih menjadi konteks penting dalam penyusunan arah belanja negara. PHK serta tantangan yang dihadapi industri padat karya membuat kebijakan anggaran dinilai perlu menghasilkan dampak ekonomi yang lebih nyata.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rizal Taufikurahman, menilai pemerintah perlu menjabarkan mesin pertumbuhan ekonomi secara konkret. Hal itu dinilai relevan menjelang pidato kenegaraan dan Nota Keuangan RAPBN 2027.

Menurut Rizal, target pertumbuhan tidak dapat berdiri sendiri tanpa strategi untuk membuka kesempatan kerja dan memperkuat daya beli. Pertumbuhan juga perlu berjalan seiring dengan kenaikan pendapatan masyarakat dan produktivitas ekonomi.

Anggaran untuk Kapasitas Produksi

Belanja negara didorong melampaui fungsi menjaga kegiatan ekonomi jangka pendek. APBN 2027 perlu memperkuat fondasi ekonomi nasional untuk jangka menengah dan panjang.

Belanja produktif dapat diarahkan pada industrialisasi, investasi, pengembangan UMKM, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta perlindungan sosial yang tepat sasaran. Rangkaian pos tersebut diharapkan membentuk kapasitas ekonomi yang lebih kuat.

Industrialisasi dipandang penting karena sektor manufaktur mampu menyerap banyak pekerja dan menciptakan pekerjaan formal. Sektor ini juga berperan dalam meningkatkan produktivitas, yang menjadi salah satu penanda kualitas pertumbuhan.

“Menjelang pidato kenegaraan dan Nota Keuangan RAPBN 2027, pemerintah sebaiknya tidak hanya menawarkan target pertumbuhan tinggi, tetapi menunjukkan mesin pertumbuhan yang jelas,” kata Rizal saat dihubungi pada Kamis, 13 Agustus 2026. Pernyataan itu menekankan perlunya hubungan yang jelas antara belanja negara, produksi, pekerjaan, dan kesejahteraan masyarakat.

UMKM, Investasi, dan Keterampilan

Investasi didorong tidak hanya mengejar nilai penanaman modal yang masuk. Pemerintah perlu memastikan investasi memperluas produksi domestik, membuka lapangan kerja, dan menguatkan hubungan dengan pelaku usaha lokal.

Pengembangan UMKM perlu bergerak bersama dengan penguatan kemampuan pekerja. Peningkatan keterampilan dinilai penting agar tenaga kerja Indonesia dapat mengikuti perubahan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi.

Perlindungan sosial tetap diperlukan untuk masyarakat yang rentan terhadap tekanan ekonomi. Namun, penyalurannya perlu semakin tepat sasaran agar manfaat anggaran diterima kelompok yang membutuhkan.

Rizal menilai persoalan ekonomi Indonesia bukan hanya mengejar angka Produk Domestik Bruto atau PDB. Pertumbuhan yang berkualitas akan tercermin ketika kesempatan kerja bertambah, sektor produksi menguat, dan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Penyatuan agenda industri, investasi, UMKM, keterampilan, dan perlindungan sosial dalam RAPBN 2027 dinilai menjadi langkah penting. Arah belanja yang terukur diharapkan dapat mendorong ekonomi yang lebih inklusif bagi masyarakat.

Baca Juga