Rencana pengalihan penegakan hukum sipil terhadap pemukim Israel kepada kepolisian Israel memunculkan kekhawatiran baru mengenai masa depan Tepi Barat. Kebijakan yang disiapkan atas perintah Menteri Pertahanan Israel Katz itu dinilai dapat menjadi langkah menuju aneksasi wilayah Palestina.
Perubahan kewenangan tersebut mengemuka ketika sejumlah keluarga Palestina di Qusra masih hidup dalam kepungan. Bantuan air minum dan makanan ringan untuk mereka bahkan tertahan di dekat gerbang rumah karena akan diperiksa militer Israel.
Katz mengatakan militer seharusnya berfokus menangani ancaman keamanan. Menurut dia, pelanggaran hukum yang melibatkan pemukim tidak semestinya menjadi tugas utama militer.
Namun, selama Tepi Barat berstatus wilayah pendudukan, kewenangan penegakan hukum terhadap pemukim berada di tangan militer Israel. Pemindahan peran itu karena itu dipandang memiliki arti politik dan hukum yang jauh lebih besar daripada sekadar perubahan tata kelola.
Kepungan Membatasi Kebutuhan Dasar
Sejumlah rumah warga Palestina di Qusra, dekat Nablus, diblokade sejak Minggu sebelumnya. Keluarga di dalam rumah dilaporkan kesulitan memperoleh makanan serta kebutuhan dasar dalam kondisi kepungan yang telah berlangsung hampir sepekan.
Pada Jumat pagi, puluhan aktivis mendatangi rumah-rumah terdampak untuk mengantarkan bantuan. Mereka membawa air minum, minuman lain, dan makanan ringan bagi keluarga yang tidak dapat mengakses kebutuhan sehari-hari secara leluasa.
Bantuan itu kemudian ditaruh di dekat gerbang salah satu rumah. Gerbang tersebut dijaga pasukan keamanan Israel yang bersenjata lengkap, sementara militer Israel menyatakan barang bantuan perlu diperiksa lebih dahulu.
Aktivis yang datang membawa bendera Palestina serta poster bertuliskan “Justice for All”. Mediaindonesia.com melaporkan pemukim Israel masih berada di kawasan itu ketika aksi pengiriman bantuan berlangsung.
Pernyataan Militer dan Kecaman Amerika Serikat
Militer Israel pada Kamis menyatakan telah mengerahkan pasukan ke Qusra untuk melindungi warga dan menjaga keamanan. Qusra merupakan salah satu titik ketegangan di Tepi Barat, dan pasukan Israel kembali ditempatkan di wilayah tersebut.
Di sisi lain, Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel Mike Huckabee mengecam tindakan orang-orang yang mengepung keluarga Palestina tersebut. Salah satu rumah yang berada dalam kepungan diketahui dimiliki oleh warga negara Amerika Serikat.
“Tidak ada alasan untuk perilaku preman seperti itu,” ujar Huckabee. Ia juga menggambarkan intimidasi dan pelecehan terhadap keluarga itu sebagai tindakan yang “sangat menjijikkan”.
Tekanan Politik yang Lebih Luas
Israel telah menduduki Tepi Barat sejak 1967. Sejumlah menteri dalam pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu secara terbuka menyerukan aneksasi seluruh atau sebagian wilayah tersebut.
Dalam konteks itu, pengalihan penegakan hukum sipil kepada kepolisian Israel memicu kecemasan bahwa kendali Israel atas wilayah pendudukan akan semakin menguat. Perdebatan mengenai kebijakan tersebut berlangsung bersamaan dengan persoalan keselamatan dan akses kebutuhan dasar bagi warga di Qusra.
Bagi keluarga yang masih terblokade, pemeriksaan bantuan menjadi hambatan tambahan di tengah kepungan. Peristiwa di Qusra memperlihatkan bagaimana perubahan kebijakan yang lebih luas dapat beririsan dengan tekanan langsung yang dialami warga sipil.
