Pasar kini menanti arah kebijakan Bank Indonesia setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri dari jabatan gubernur. Perhatian utama mengarah pada kesinambungan pengelolaan likuiditas dan stabilitas rupiah ketika posisi gubernur definitif masih diproses.
Pengunduran diri itu terjadi di tengah menguatnya perbedaan pandangan antara BI dan Kementerian Keuangan mengenai penyediaan likuiditas. Meski demikian, tiga sumber yang mengetahui persoalan tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa perbedaan kebijakan tidak disebut sebagai penyebab langsung mundurnya Perry.
Destry Damayanti Jalankan Tugas Sementara
Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti menjalankan tugas gubernur sementara sesuai Undang-Undang Bank Indonesia. Pemerintah dan DPR masih memproses pemilihan gubernur BI baru berdasarkan aturan perundang-undangan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah menerima pengunduran diri Perry dengan alasan pribadi. Pernyataan tersebut tidak menghubungkan keputusan itu dengan ketegangan kebijakan likuiditas yang dilaporkan.
Transisi kepemimpinan membuat pasar memberi perhatian lebih besar pada konsistensi kebijakan moneter. Hal itu terutama karena rupiah sempat mencapai rekor terendah pada Juni 2026.
Pertumbuhan dan Rupiah Menjadi Dua Prioritas
Perbedaan antara Kementerian Keuangan dan BI berpusat pada cara mengelola dana dalam sistem keuangan. Pemerintah dan bank sentral sama-sama berkepentingan menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi stabilitas rupiah juga menuntut perhatian khusus.
Salah satu sumber Reuters menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menginginkan likuiditas yang lebih longgar untuk menopang pertumbuhan. Bank Indonesia dinilai cenderung mempertahankan likuiditas lebih ketat demi menjaga nilai tukar rupiah.
| Lembaga | Arah Kebijakan | Tujuan yang Disorot |
|---|---|---|
| Kementerian Keuangan | Melonggarkan likuiditas dan memindahkan dana pemerintah ke bank milik negara | Mendukung pertumbuhan serta dana perbankan |
| Bank Indonesia | Menjaga likuiditas ketat dan menggunakan SRBI | Menjaga rupiah dan efektivitas kebijakan moneter |
Perbedaan tersebut menjadi sensitif karena kebijakan likuiditas dapat memengaruhi kondisi pasar keuangan. Langkah yang ditujukan untuk memperbesar ketersediaan dana perbankan dapat dipandang berbeda ketika bank sentral sedang menjaga stabilitas nilai tukar.
Dana Pemerintah dan SRBI dalam Sorotan
Kementerian Keuangan beberapa kali memindahkan dana pemerintah dari BI ke bank-bank milik negara. Menurut sumber Reuters, kebijakan itu ditujukan untuk meningkatkan likuiditas di sektor perbankan.
Pejabat BI disebut khawatir pemindahan dana tersebut dapat memengaruhi efektivitas kebijakan moneter dan stabilitas pasar keuangan. Kekhawatiran itu menempatkan kebijakan pemerintah sebagai salah satu titik penting dalam hubungan kedua lembaga.
Perbedaan pandangan turut mencuat pada penerbitan SRBI yang menawarkan imbal hasil tinggi untuk menarik dana asing. Kementerian Keuangan disebut menilai instrumen itu ikut meningkatkan biaya pinjaman pemerintah.
Bagi BI, SRBI berkaitan dengan pengelolaan arus dana dan dukungan terhadap stabilitas rupiah. Bagi pemerintah, dampaknya terhadap biaya pembiayaan menjadi pertimbangan yang tidak dapat diabaikan.
Ekonom Menyoroti Ruang Gerak BI
Ekonom LPEM FEB UI Jahen Rezki menilai kebijakan penyuntikan likuiditas pemerintah berpotensi mengurangi efektivitas kenaikan suku bunga BI. Pandangan itu menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dapat memengaruhi langkah bank sentral dalam merespons tekanan ekonomi.
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai ketegangan Menteri Keuangan dan Gubernur BI paling terlihat di ruang publik. Ia menyatakan, “Ketegangan terjadi antara Menteri Purbaya dan semua menteri ekonomi, tetapi yang paling menonjol di mata publik adalah Gubernur Perry.”
Hingga laporan Reuters diterbitkan, juru bicara Presiden, Bank Indonesia, dan Menteri Keuangan belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi. Kementerian Keuangan menolak berkomentar, sementara Perry tidak dapat dihubungi.
Penetapan gubernur definitif nantinya akan menjadi tahap penting bagi kesinambungan kebijakan BI. Dalam masa sementara ini, perdebatan antara kebutuhan pertumbuhan, kelonggaran likuiditas, dan stabilitas rupiah tetap menjadi perhatian utama.
