Perombakan buku sekolah tidak akan otomatis mengangkat mutu pendidikan apabila perubahan hanya berfokus pada cetakan dan tampilan. Sejumlah pengamat menilai keberhasilan kebijakan bergantung pada kurikulum, kesiapan guru, fasilitas, serta pemerataan akses belajar.
Pemerintah berencana memperbarui bahan ajar dari SD hingga SMA untuk mengejar ketertinggalan kualitas pendidikan. Namun, agenda perombakan buku sekolah itu diminta tetap bertumpu pada kebutuhan kelas dan evaluasi yang terukur.
Guru Menjadi Penentu di Ruang Kelas
Pengamat kebijakan pendidikan UGM Agustinus Subarsono menyatakan pendidikan dipengaruhi berbagai faktor yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengganti buku. Ia menyoroti kompetensi dan kesejahteraan guru, metode belajar, kurikulum, fasilitas, budaya belajar, serta ketimpangan internet dan digital.
Menurutnya, persoalan tersebut saling berkaitan dalam menentukan mutu pembelajaran. Buku yang lebih baik tetap memerlukan guru yang siap menerjemahkan materi menjadi proses belajar yang efektif.
Ahli pendidikan UMY Ana Taqwa Wati menilai pengembangan buku perlu dimulai dengan evaluasi kurikulum. Perubahan hendaknya dilakukan bertahap karena kemampuan siswa dan kesiapan sekolah di berbagai daerah belum merata.
Guru juga perlu dilibatkan dalam proses validasi dan pengembangan buku yang akan digunakan di kelas. Setelah diterapkan, dampak bahan ajar baru perlu diukur melalui proses pembelajaran, bukan sebatas kualitas desain dan cetakannya.
Target Pemerintah dan Masalah Buku Lama
Pemerintah ingin memperkuat materi matematika, sains, teknologi, dan bahasa Inggris dalam buku baru. Arah tersebut dimaksudkan agar siswa Indonesia lebih siap menghadapi persaingan global.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan tampilan maupun isi buku akan diarahkan agar mampu bersaing dengan bahan ajar dari negara lain. “Kita mau mengejar ketertinggalan sehingga buku yang kita desain baik tampilan maupun isi ke arah sana,” katanya.
Buku yang digunakan saat ini dinilai masih memiliki sejumlah persoalan. Materi tertentu dianggap ketinggalan zaman, sementara kesalahan dan bias penyajian, desain kurang menarik, huruf kecil, serta bahan yang mudah rusak juga menjadi perhatian.
Pemerintah berharap buku baru dapat lebih mudah dibaca, menarik bagi siswa, dan cukup awet untuk digunakan berkelanjutan. Pembaruan tersebut turut dikaitkan dengan keinginan menghidupkan budaya membaca di kalangan pelajar.
| Aspek | Masalah yang Disorot | Tujuan Pembaruan |
|---|---|---|
| Isi | Materi usang, kesalahan, dan bias | Materi lebih relevan |
| Tampilan | Desain kurang menarik dan huruf kecil | Lebih nyaman dibaca |
| Fisik | Bahan mudah rusak | Lebih awet digunakan |
Risiko Pengadaan dan Akses Daerah
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji meminta audit substansi dilakukan sebelum penggantian buku secara luas. Ia menilai satu buku penuh tidak harus diganti apabila masalah hanya terdapat pada bab tertentu.
Ubaid juga mengingatkan pengadaan besar-besaran berpotensi membebani anggaran negara jika tidak didasarkan pada kebutuhan yang jelas. Dalam keterangannya yang dikutip Suara.com, ia mengatakan, “Jangan sampai kita hanya sibuk mengganti buku, tetapi gagal memperbaiki pendidikan.”
Komisi X DPR RI meminta proses pembaruan tidak dikuasai kepentingan tertentu dan melewati uji publik. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan harapannya agar perubahan buku mata pelajaran tidak menjadi ladang bisnis baru.
DPR juga meminta buku baru diberikan gratis kepada seluruh siswa, terutama di wilayah 3T. Kebijakan itu dipandang penting agar pembaruan tidak menambah pengeluaran wali murid dan tidak memperlebar kesenjangan akses antarwilayah.
Pengukuran Dampak Harus Dilakukan
Pembaruan buku dapat menjadi langkah progresif apabila audit isi, uji publik, distribusi gratis, dan penguatan kapasitas guru dilakukan bersama. Kurikulum yang selaras juga diperlukan agar materi baru tidak terlepas dari kebutuhan sekolah.
Penilaian akhir terhadap kebijakan ini perlu berfokus pada perubahan proses belajar siswa. Tanpa pembenahan dari hulu ke hilir, buku baru berisiko hanya mengubah benda fisik tanpa memperbaiki mutu pendidikan.
