Pemerintah menargetkan penghematan belanja negara hingga Rp360 triliun dalam setahun pada 2027. Target itu akan didorong melalui perubahan besar pada cara pemerintah membeli barang dan jasa.
Pola pengadaan yang dilakukan terpisah oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dinilai mengurangi daya tawar pemerintah. Kondisi itu juga dapat membuat harga serta spesifikasi barang berbeda untuk kebutuhan yang serupa.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mendorong pembelian yang lebih terintegrasi melalui konsolidasi pengadaan. Sistem ini diharapkan membuat kebutuhan belanja dapat dihimpun sehingga pemerintah memperoleh efisiensi lebih besar.
Belanja pengadaan pemerintah disebut mencapai Rp1.200 triliun. Dengan potensi efisiensi hingga 30%, pemerintah memperkirakan penghematan tahunan dapat menembus sekitar Rp360 triliun.
LKPP Akan Diperkuat
Presiden Prabowo Subianto merencanakan peningkatan status LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah. Ia meminta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat agar penguatan kelembagaan tersebut dapat dilaksanakan.
“Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati,” ujar Prabowo. Penguatan itu diarahkan untuk memberi dukungan yang lebih kokoh bagi pelaksanaan pengadaan terpusat.
Perubahan kelembagaan menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengendalikan pengeluaran negara. Pemerintah ingin menjaga disiplin fiskal setelah APBN disahkan hingga proses belanja berjalan di setiap instansi.
Investor Daily melaporkan kebijakan tersebut turut menempatkan pencegahan kebocoran penerimaan sebagai perhatian pemerintah. Prabowo menekankan optimalisasi pendapatan negara perlu dilakukan bersamaan dengan pengendalian belanja.
“Pendapatan negara didorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi, efisiensi belanja terus dilanjutkan,” kata Prabowo.
Efisiensi Sudah Mulai Terlihat
Data LKPP menunjukkan konsolidasi pengadaan telah menghasilkan efisiensi sebesar 20,86% pada 2025. Angka itu diproyeksikan meningkat menjadi 25,43% pada 2026.
| Periode | Indikator | Nilai |
|---|---|---|
| 2025 | Efisiensi konsolidasi pengadaan | 20,86% |
| 2026 | Proyeksi efisiensi konsolidasi pengadaan | 25,43% |
| 2027 | Target penghematan per tahun | Rp360 triliun |
Perbaikan persentase efisiensi tersebut menjadi pijakan bagi pemerintah untuk mengejar sasaran 2027. Pencapaian target akan sangat bergantung pada penerapan pengadaan digital secara konsisten.
Pemerintah menempatkan katalog elektronik dan perencanaan berbasis data sebagai instrumen penting dalam proses tersebut. Praktik pengadaan terbaik juga akan digunakan untuk membantu menekan biaya pembelian barang dan jasa.
Hasil dari efisiensi belanja negara ini direncanakan kembali ke program publik. Pemerintah menyebut perbaikan sekolah, renovasi puskesmas, dan pengadaan alat kesehatan bagi rumah sakit daerah sebagai contoh pemanfaatannya.
Nilai Rp360 triliun yang ditargetkan setara dengan sekitar US$20 miliar menurut Prabowo. Realisasinya akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah menyatukan perencanaan, pembelian, serta pengawasan belanja dari pusat hingga daerah.
